.png)
Ketua FPK Kota Malang M Fuad dan ketua FPK Jatim R. Muhammad Ali bin dalam sebuah acara di Kota Malang
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Polemik yang berkembang terkait film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mendapat perhatian dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jawa Timur. Organisasi yang fokus pada penguatan persatuan dan kerukunan masyarakat tersebut mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyikapi berbagai perbedaan pandangan secara dewasa, objektif, dan tidak menyeret persoalan tersebut ke dalam konflik etnis maupun suku tertentu.
Ketua FPK Jawa Timur, R. Muhammad Ali, menegaskan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, etnis, agama, dan budaya. Karena itu, setiap perdebatan publik, termasuk yang muncul akibat sebuah karya dokumenter, harus ditempatkan dalam koridor dialog dan pencarian solusi, bukan menjadi pemicu perpecahan sosial.
Menurutnya, film dokumenter merupakan salah satu bentuk ekspresi yang dapat memunculkan berbagai respons dari masyarakat. Namun, setiap informasi dan narasi yang berkembang perlu disikapi secara kritis serta diverifikasi melalui berbagai sumber yang kredibel agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun yang harus dijaga adalah jangan sampai perbedaan tersebut berkembang menjadi sentimen antarsuku, antar-etnis, atau antarkelompok masyarakat. Persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas utama," ujar Muhammad Ali dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
FPK Jawa Timur menilai bahwa berbagai isu yang berkaitan dengan pembangunan, lingkungan hidup, hak masyarakat adat, maupun kebijakan pemerintah harus dibahas secara proporsional dan berbasis data. Semua pihak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana yang kondusif serta menghormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.
Muhammad Ali menegaskan bahwa masyarakat Papua, sebagaimana masyarakat di daerah lain di Indonesia, memiliki keragaman pandangan dan aspirasi. Oleh karena itu, tidak tepat jika suatu persoalan digeneralisasi seolah-olah mewakili seluruh kelompok masyarakat tertentu.
"Jangan sampai muncul stigma atau pelabelan terhadap etnis maupun kelompok tertentu. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, dan setiap persoalan harus diselesaikan melalui dialog yang terbuka, saling menghormati, dan mengedepankan persaudaraan kebangsaan," katanya.
FPK Jawa Timur juga mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, provokatif, atau mengandung unsur adu domba dapat memperkeruh situasi dan berpotensi mengganggu harmoni sosial yang selama ini terjaga.
Sebagai organisasi yang memiliki mandat memperkuat pembauran kebangsaan, FPK Jawa Timur mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, media massa, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk terus membangun ruang komunikasi yang sehat dan inklusif.
Menurut Muhammad Ali, penyelesaian berbagai persoalan bangsa tidak dapat dicapai melalui polarisasi ataupun konflik identitas. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah keterbukaan informasi, penghormatan terhadap perbedaan, serta komitmen bersama untuk menjaga persatuan nasional.
"Indonesia adalah rumah besar bagi seluruh suku, etnis, dan golongan. Jangan biarkan perbedaan pandangan dalam suatu polemik berkembang menjadi konflik sosial. Mari kita kedepankan semangat persaudaraan, kerukunan, dan gotong royong sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa," tegasnya.
FPK Jawa Timur berharap seluruh pihak dapat menempatkan kepentingan persatuan nasional di atas kepentingan kelompok maupun narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Dengan demikian, setiap perbedaan dapat diselesaikan melalui dialog yang bermartabat dan tetap menjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?