Jawara dan Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan: 885 UMKM Go Nasional, PAD Tetap Butuh Investasi Multinasional

Jawara dan Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan; H. Arifin, Ketua Agus Setya Wardana, dan Anggota H. Heru Very Nurcahya membahas UMKM dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada podcast episode Selasa, 9 Juni 2026./dok.JSN

PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM - Siniar Jagongan Wakil Rakyat (Jawara) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan pada Selasa (9/6), mengungkap kondisi roda perekonomian daerah.

Jawara kali ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setya Wardana dari fraksi Gerindra.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Arifin dari fraksi PDI-Perjuangan, dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Heru Very Nurcahya juga dari PDIP.

Dalam pembahasan podcast ini, UMKM disebut sebagai salah satu garda depan dalam mengatasi krisis ekonomi masyarakat. Jika UMKM bertahan maka masyarakat juga bertahan.

Walau demikian, Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan tidak menampik kebutuhan terhadap investasi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Anggota Komisi II Heru, Kabupaten Pasuruan tetap terbuka terhadap potensi investasi skala nasional dan bahkan multinasional (internasional) untuk meningkatkan PAD.

"Berita dari Bupati—Rusdi Sutedjo—Pasuruan mendapat investor dari Korea (Selatan), dan itu sangat tinggi—skalanya. Pasuruan sejatinya masih sangat terbuka terhadap investasi besar meski di sini sudah banyak pabrik. Menurut saya, tempat untuk industri juga masih terbuka luas di sini. Jadi, masih sangat berpotensi," ungkap Heru.

Ia juga menambahkan jika lokasi Kabupaten Pasuruan sangat strategis terhadap sumber daya alam dan infrastruktur, salah satunya jalan tol. Sehingga, akomodasi dan transportasi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan daerah juga tersedia.

Tiap kecamatan juga menurut Heru mempunyai karakteristik unggulan masing-masing yang dapat dikembangkan menjadi industri. Salah satunya adalah industri pariwisata yang disebut selaras dengan karakteristik Kecamatan Tosari, Puspo, dan Tutur.

Menyambung pernyataan Heru, Ketua Komisi II Agus Setya Wardana mengungkapkan data UMKM Kabupaten Pasuruan per 9 Juni 2026.

"Hari ini data UMKM di Kabupaten Pasuran yang mikro mencapai 237.352, cukup luar biasa. Kemudian usaha kecil 10.564, itu lebih tinggi dari UMKM. Kemudian ada yang menengah, usaha kecil menengah. Nah, ini yang sudah mulai go nasional yaitu 885 UMKM," beber Wardana.

"Karena lumayan besar maka kita perlu melakukan beberapa strategi untuk pendampingan terhadap UMKM di Kabupaten Pasuruan," sambungnya.

"Nah, poinnya hari ini adalah bagaimana Kabupaten Pasuruhan bisa meningkatkan PAD, ya? Tetapi, bagaimana cara kita meningkatkan PAD namun tidak terpaku kepada UMKM," imbuh Wardana.

Menurutnya, PAD Kabupaten Pasuruan dapat meningkat lebih pesat jika tidak terlalu bergantung pada UMKM.

"Industri besar akan menarik investor, inilah yang akan meningkatkan PAD. UMKM memang bisa meningkatkan PAD, tapi tidak serta-merta kita hanya dari UMKM, perlu juga dari subsektor dan kegiatan lain," jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Pasuruan dengan melibatkan Unit Pengelola Daerah (UPD) dan perangkat lain harus menginventarisir aset-aset daerah yang sebelumnya kurang diinventarisir dengan benar dan tidak memberikan kontribusi yang baik kepada Kabupaten Pasuruan.

Kembali pada investasi, Wardana memastikan Kabupaten Pasuruan terbuka dengan investor termasuk di bidang pariwisata seperti perhotelan hingga restoran. "Kami sangat terbuka dan akan kami berikan regulasi yang benar," tegasnya.

Apa yang dijabarkan Komisi II terhadap investasi multinasional untuk meningkatkan PAD Kabupaten Pasuruan tidak lepas dari skala UMKM. Sebesar-besarnya UMKM tetap akan sulit untuk menjadi tumpuan PAD, maka dari itu Pemkab Pasuruan didorong untuk bisa memaksimalkan aspek lain.

Pada poin ini, Anggota Komisi II, Arifin juga menyoroti pentingnya memaksimalkan industri, aset, hingga personalnya yakni Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Semua itu harus dibenahi. Bukan hanya objek tetapi juga subjeknya," ucap Arifin.

Pria yang akrab disapa Gus Arifin ini juga menjelaskan pentingnya pelaku UMKM untuk mendapat didikan yang tepat agar sejalan dengan dorongan terhadap UMKM untuk naik kelas.

"Kalau kita mendorong UMKM untuk naik kelas tetapi pelaku bisnisnya tidak dididik dengan tepat maka target dari pemerintah daerah tidak akan terpenuhi. Artinya, sumber daya manusia harus dididik dan sumber daya alamnya juga harus dikelola dengan baik," terangnya.

Arifin menyebut adanya lebih dari 2000 industri ada di Kabupaten Pasuruan, termasuk perusahaan rokok yang menjadi penunjang besar pendapatan daerah dengan sekitar 293 miliar rupiah per 2025. Bahkan terbesar se-Asia Tenggara hanya dalam satu jenis perusahaan.

Mengenai aset daerah, menurut Arifin banyak tanah milik daerah terbengkalai dan tidak dikelola dengan baik yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pergerakan ekonomi daerah.

Ia juga menyoroti pasar yang sampai saat ini masih banyak pungutan liar pada parkir karena tanpa karcis.

"Ketika kami tanya—kepada pengunjung, mereka menjawab tidak dapat dan langsung disuruh masuk setelah bayar. Ini sudah kami komunikasikan dengan Diskoperindag, yakni harus ada penindakan tegas kepada pelaku-pelaku ini, karena karcis pasar juga bagian dari pendapatan daerah," tutur Arifin.

Menurutnya, ada sekitar 15 pasar namun per tahunnya hanya menyumbang pemasukan Rp 4,5 miliar untuk pendapatan daerah. Padahal, jika dirinci berdasarkan intensitasnya, satu titik pasar saja bisa menghasilkan sekitar Rp 2 miliar.

Ini membuat Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan mendorong adanya inovasi berupa penerapan tiket elektronik (e-ticket) agar tidak ada lagi penyelewengan di lapangan terhadap karcis pasar.

"Di wilayah lain (kota/kabupaten) sudah bisa pakai 'e', mengapa di kita tidak bisa? Itu yang terus kami sampaikan kepada Disperindag dan Pemkab," ungkap Arifin.

Sektor selanjutnya yang disorot Arifin adalah pajak, sekitar 80 persen pemasukan daerah berasal dari pajak dengan segala jenis pajaknya.

"Jadi, banyak sektor yang harus dibenahi, termasuk pasar, parkir—parkir liar yang masih marak, hingga pajak agar PAD Kabupaten Pasuruan bisa meningkat," tegas Arifin.

Ia pun memastikan bahwa Komisi II terus mendorong Pemkab Pasuruan di bawah kepemimpinan Bupati Rusdi dan Wabup Shobih Asrori dapat segera merealisasikan minimal salah satu sektor terlebih dahulu untuk diperbaiki demi meningkatkan PAD Kabupaten Pasuruan.

Dari pembahasan inilah diketahui bahwa unsur penunjang untuk meningkatkan PAD Kabupaten Pasuruan tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM, namun juga harus melibatkan industri skala besar (multinasional) hingga mengelola berbagai aset daerah dengan maksimal agar dapat menambah pergerakan ekonomi Kabupaten Pasuruan.

Adapun mengenai pembahasan lengkapnya ada di kanal YouTube resmi Jatimsatunews. ***

Penulis: YAN