Puluhan Tahun Jalan Sempit Dilalui Truk Besar, Warga Sidoarjo Tawarkan Solusi Adil untuk Warga dan Perusahaan

Jalan penghubung Desa Karangbong dengan Desa Banjar Kemantren Sidoarjo sering dilalui truk besar yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan dan menimbulkan keresahan kolektif warga setempat./dok. Istimewa

SIDOARJO | JATIMSATUNEWS.COM - Imam Syafi'i, warga yang melaporkan sengketa kelas Jalan Surowongso di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, menyampaikan keberatan keras atas hasil pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.

Imam menilai pemeriksa terlalu kaku dan mengabaikan fakta krusial mengenai dampak kendaraan besar perusahaan dengan dalih 'bukan substansi laporan'.

"Sangat tidak masuk akal jika laporan saya dianggap hanya soal prosedur pemasangan rambu. Pemasangan rambu itu adalah solusi atas masalah nyata di lapangan, yaitu banyaknya mobil besar perusahaan yang melanggar dan menyebabkan kemacetan. Ini hubungan sebab-akibat yang nyata, tapi seakan diabaikan oleh pemeriksa dengan alasan administratif," ungkap Imam pada Selasa (12/5) usai menerima surat tanggapan dari Ombudsman Jawa Timur.

Dua Jalur Perjuangan: Laporan Mandiri dan Audiensi Desa

Imam menegaskan bahwa laporannya ke Ombudsman adalah langkah mandiri sebagai warga negara, meski secara substansi sejalan dengan keresahan kolektif.

Di jalur berbeda, Pemerintah Desa Karangbong yang dipimpin Kades M. Bambang Asmuni bersama Ketua RW dan BPD juga telah bergerak melakukan audiensi resmi ke DPRD Sidoarjo untuk mengadukan hal serupa.

"Meskipun laporan saya terpisah dengan jalur audiensi Kades ke DPRD, namun fakta lapangan yang kami hadapi sama. Ini membuktikan bahwa keresahan ini nyata dan masif dari berbagai sisi, baik dari warga secara mandiri maupun dari perangkat desa," ujar Imam.

Tuntut Transparansi Surat Pemkab ke Gubernur

Terkait klaim Pemkab Sidoarjo yang telah bersurat ke Gubernur (No. 600/1.7.2/13183/438.5.3/2025), Imam mendesak agar isi surat tersebut dibuka secara transparan kepada publik. Ia mengkhawatirkan adanya upaya peningkatan status kelas jalan secara sepihak.

"Kami ingin tahu substansinya: memohon rambu untuk ketertiban, atau justru memohon peningkatan status Kelas I? Jika benar memohon Kelas I tanpa pelebaran jalan, itu mencederai rasa keadilan warga," lanjutnya.

Bukti Visual: Pengendara Motor Terpaksa Berhenti Total

Dalam laporan sanggahannya, Imam menyertakan bukti video kondisi jalan saat dua kendaraan besar milik perusahaan berpapasan di jalan desa yang hanya memiliki perkerasan aspal ±5 meter. Kondisi jalan tertutup total, sehingga pengendara motor harus berhenti total dan menunggu hingga truk melintas.

"Fakta di video ini adalah kronologi yang saya sampaikan sejak awal tahap telaah. Bagaimana mungkin kemacetan dan pelanggaran tonase ini disebut bukan substansi? Saya ingin tim pemeriksa Ombudsman tidak hanya bekerja di balik meja, tapi melihat jeritan warga yang sudah puluhan tahun terjepit kepentingan industri," sambungnya.

Salah satu kejadian saat truk melintas, seketika membuat jalan penghubung Karangbong dengan Banjar Kemantren macet./dok. Istimewa

Solusi Jalan Baru di Jumputrejo

Sebagai jalan tengah yang berkeadilan (win-win solution), Imam mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengkaji dan merealisasikan pembukaan jalan baru di ruas Jalan Jumputrejo (sisi selatan sungai).

Menurutnya, hal ini demi menjamin kelancaran ekonomi perusahaan sekaligus kenyamanan sosial warga.

"Selama ini, jika warga punya hajatan dan menutup jalan utama, distribusi perusahaan lumpuh total karena tidak ada jalur alternatif. Mereka harus menunggu tenda (terop) dibongkar baru bisa lewat. Dengan jalan baru di Jumputrejo, mobilitas ekonomi perusahaan terjamin tanpa harus berbenturan dengan aktivitas warga. Inilah solusi teknis yang nyata yaitu membangun infrastruktur memadai, bukan memaksakan kelas jalan di pemukiman sempit yang sudah tidak layak beban," tandas Imam. ***