.png)
Dari kiri ke kanan, DPRD Golkar Mahdi Haris, Ketua Komisi III Yusuf Danial, Press Bem Ubaidillah, Koordinator Gerakan dan Advokasi BEM Pasuruan Raya Muhammad Qommaruddin, DPRD PKS Adib Ghoni Atqon, DPRD PDIP Ahmad Mujangki, dan DPRD Gerindra Gus Aminudin
PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Hari Kebangkitan Nasional tepat di 20 Mei 2026 Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pasuruan Raya menggelar diskusi hangat bersama lima anggota dewan dari berbagai fraksi di ruang Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pasuruan. Diskusi yang difasilitasi oleh program Jatim Satu News ini mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan wakil rakyat dari Fraksi Golkar, PKB, PKS, PDIP, dan Gerindra untuk membahas isu-isu strategis seputar pergerakan pemuda, kebebasan berpendapat, dan polemik birokrasi yang membelenggu.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, Muhammad Ubaidillah Abdi, yang juga berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Pasuruan, menyoroti tajam adanya sumbatan aspirasi di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa mahasiswa kerap menemui kebuntuan, baik saat menyuarakan aspirasi kepada pemerintah daerah maupun saat menghadapi represi kebebasan berpendapat di internal birokrasi kampus.
"Di Pasuruan dengan embel-embel kota santri, Mahasiswa itu jangan cuma sekadar sami'na wa atho'na (mendengar dan taat), melainkan sami'na wa analisa (mendengar dan menganalisa)," tegasnya.
Lebih lanjut, ia membawa tuntutan krusial terkait sengkarut Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Ia menyebut adanya indikasi keterlibatan oknum di perguruan tinggi, di mana permasalahan ini tetap buntu meski telah melalui audiensi bertahap hingga tingkat DPR RI.
Di sisi lain, Koordinator Gerakan dan Advokasi BEM Pasuruan Raya, Muhammad Qommaruddin, mendesak agar pemerintah daerah mampu menciptakan terobosan dalam menangani persoalan lintas wewenang. Ia mencontohkan lambatnya penanganan masalah genangan air di jalan raya daerah Kraton. Menurutnya, masyarakat di tingkat akar rumput tidak memahami rumitnya batasan administratif dan akan tetap menuntut pemerintah daerah untuk segera hadir memberikan solusi.
Merespons rentetan kritik dan masukan tersebut, kelima anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang hadir menyatakan komitmennya untuk membuka ruang dialog yang lebih luas:
Ketua Komisi III Yusuf Danial (Fraksi PKB) berjanji akan merespons semaksimal mungkin aspirasi terkait KIP-K dan bersedia duduk bersama kembali untuk merumuskan strategi penyelesaian. Terkait sekat birokrasi kampus, ia menyarankan agar mahasiswa lebih cerdik bersiasat, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial anonim untuk tetap menyiarkan pemikiran tanpa harus berbenturan langsung dengan norma internal kampus.
Mahdi Haris (Fraksi Golkar) mengapresiasi keberanian BEM dan meminta mahasiswa untuk terus mengawasi serta mengontrol kinerja DPRD agar tetap berada di jalur yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ahmad Mujangki (Fraksi PDIP) merespons kesiapan dewan dengan membuka pintu fasilitasi hearing atau dengar pendapat di berbagai komisi DPRD sesuai dengan jenis permasalahan yang ada di Kabupaten Pasuruan.
Muhammad Aminudin (Fraksi Gerindra) memberikan pandangan agar pergerakan mahasiswa yang progresif tetap diimbangi dengan penguatan literasi melalui membaca buku dan meraih prestasi nyata di bidang akademis maupun publik.
Adib Ghoni Atqon (Fraksi PKS) menekankan pentingnya partisipasi pemuda dalam sistem demokrasi dan menawarkan jalur partai politik sebagai salah satu ruang yang sepenuhnya bebas untuk menyuarakan ide-ide kebangsaan bagi mahasiswa yang merasa ruang geraknya dibatasi di kampus.
Pertemuan lintas fraksi di ruang PKB ini menegaskan kembali peran sentral BEM Pasuruan Raya sebagai agen pengontrol (agent of control) yang tak henti mengawal transparansi kebijakan dari tingkat lokal hingga nasional. Ans
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?