Pendidikan Nasional: Antara Pasar dan Peradaban

Pendidikan Nasional: Antara Pasar dan Peradaban

Oleh. Prof Triyo Supriyatno, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

OPINI | JATIMSATUNEWS.COM: Setiap Hari Pendidikan Nasional, bangsa ini kembali mengulang optimisme yang sama: pendidikan adalah jalan kemajuan. Namun, di balik slogan besar tentang “pendidikan bermutu untuk semua”, ada pertanyaan yang jarang dijawab secara jujur: apakah pendidikan kita benar-benar sedang membangun manusia, atau justru sedang membangun sistem yang sibuk mengejar ukuran keberhasilan semu?

Pendidikan Indonesia hari ini sesungguhnya sedang berada di persimpangan besar peradaban. Di satu sisi, dunia menuntut manusia yang adaptif terhadap teknologi, kecerdasan buatan, dan perubahan global yang sangat cepat. Di sisi lain, manusia modern justru menghadapi krisis makna, krisis moral, bahkan krisis kemanusiaan. Pendidikan akhirnya berada dalam dilema: mengejar relevansi industri atau menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Masalahnya, pendidikan kita sering gagal membaca keduanya secara utuh.

Sekolah dan perguruan tinggi terlalu sering bergerak dalam logika administratif: akreditasi, sertifikasi, angka kelulusan, ranking, dan formalitas birokrasi. Sementara proses pembentukan manusia justru semakin melemah. Anak-anak didorong mengejar nilai, tetapi tidak cukup dilatih berpikir mendalam. Mahasiswa dibimbing menyelesaikan tugas, tetapi belum tentu dibiasakan mempertanyakan makna ilmu yang dipelajari.

Akibatnya, pendidikan melahirkan paradoks. Kita menghasilkan banyak lulusan, tetapi sedikit manusia yang benar-benar siap menghadapi kompleksitas kehidupan.

Fenomena ini sebenarnya telah lama dikritik oleh para pemikir pendidikan kontemporer dunia. Ivan Illich, misalnya, mengingatkan bahwa sekolah modern sering berubah menjadi institusi yang justru memonopoli makna belajar. Belajar akhirnya hanya dianggap sah jika terjadi di ruang kelas formal. Padahal kehidupan itu sendiri adalah ruang pendidikan yang jauh lebih luas.

Paulo Freire juga mengkritik pendidikan yang hanya menjadikan peserta didik sebagai “wadah kosong” yang diisi informasi. Ia menyebutnya sebagai banking education, pendidikan gaya bank. Dalam model ini, guru dianggap pemilik pengetahuan, sementara murid hanya penerima pasif. Akibatnya, pendidikan kehilangan fungsi pembebasannya. Manusia menjadi patuh, tetapi tidak kritis.

Sementara Edgar Morin menawarkan gagasan yang sangat relevan untuk abad ke-21: pendidikan harus mengajarkan kompleksitas kehidupan. Menurut Morin, dunia modern terlalu rumit jika dipahami secara parsial. Pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan disiplin ilmu yang terpisah-pisah, tetapi harus melatih manusia memahami keterhubungan antara sains, budaya, teknologi, lingkungan, dan kemanusiaan.

Persoalan pendidikan Indonesia hari ini justru terletak pada fragmentasi itu. Sekolah mengajarkan mata pelajaran, tetapi sering gagal menghubungkannya dengan realitas hidup. Anak belajar rumus, tetapi tidak memahami makna kehidupan sosial. Mahasiswa menguasai teori, tetapi kesulitan membaca persoalan masyarakat.

Padahal masa depan membutuhkan manusia yang mampu berpikir lintas disiplin, kreatif, reflektif, sekaligus beretika.

Di tengah perkembangan kecerdasan buatan dan otomasi global, kemampuan menghafal perlahan kehilangan relevansi. Mesin dapat menyimpan data lebih cepat daripada manusia. Namun ada hal-hal yang tidak dapat digantikan teknologi: empati, kebijaksanaan, nurani, kreativitas, dan kemampuan memberi makna hidup.

Karena itu, pendidikan masa depan tidak cukup hanya berorientasi pada transfer pengetahuan. Pendidikan harus menjadi proses pembentukan kesadaran manusia.

Di sinilah pemikiran Martha Nussbaum menjadi penting. Ia menolak pendidikan yang semata-mata diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pendidikan harus membangun kemampuan berpikir kritis, imajinasi moral, dan kemampuan memahami penderitaan orang lain. Tanpa itu, demokrasi akan melahirkan masyarakat yang cerdas secara teknis tetapi miskin empati.

Perspektif ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia hari ini. Kita hidup di era media sosial yang penuh polarisasi, disinformasi, dan budaya instan. Banyak orang cepat bereaksi, tetapi lambat memahami. Banyak yang merasa paling benar, tetapi minim kemampuan berdialog. Pendidikan seharusnya hadir untuk membangun kedewasaan berpikir, bukan sekadar kompetisi akademik.

Karena itu, reformasi pendidikan Indonesia tidak boleh berhenti pada perubahan kurikulum administratif. Yang jauh lebih penting adalah membangun filosofi pendidikan baru yang sesuai dengan tantangan zaman.

Pertama, pendidikan harus bergerak dari budaya hafalan menuju budaya berpikir. Sekolah perlu menjadi ruang dialog, riset, kreativitas, dan eksplorasi gagasan. Murid tidak cukup hanya menjawab soal, tetapi harus belajar bertanya.

Kedua, pendidikan harus mengintegrasikan teknologi dengan nilai kemanusiaan. Kecerdasan buatan memang penting, tetapi pendidikan juga harus memperkuat kecerdasan etika, emosional, sosial, dan spiritual. Masa depan bukan pertarungan manusia melawan mesin, tetapi pertarungan antara manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan manusia yang kehilangan kendali atas teknologi.

Ketiga, pendidikan perlu membangun pendekatan interdisipliner. Dunia nyata tidak pernah berdiri dalam satu mata pelajaran. Krisis lingkungan, kemiskinan, kesehatan mental, hingga transformasi digital semuanya saling berkaitan. Karena itu, pendidikan harus melatih kemampuan melihat keterhubungan persoalan.

Keempat, sekolah dan kampus harus kembali menjadi ruang pembentukan karakter sosial. Pendidikan tidak cukup menghasilkan individu kompetitif, tetapi juga manusia yang mampu bekerja sama, peduli pada masyarakat, dan memiliki tanggung jawab sosial.

Kelima, pendidikan Indonesia perlu kembali menghidupkan dimensi makna hidup. Erich Fromm pernah mengingatkan bahwa modernitas sering membuat manusia lebih sibuk “memiliki” daripada “menjadi”. Pendidikan jangan hanya mendorong manusia mengejar pekerjaan dan materi, tetapi juga membantu menemukan tujuan hidup, nilai hidup, dan tanggung jawab kemanusiaan.

Dalam konteks Indonesia, semua ini sebenarnya memiliki akar filosofis yang kuat. Ki Hadjar Dewantara telah menempatkan pendidikan sebagai proses menuntun manusia menuju kemerdekaan lahir dan batin. Artinya, pendidikan bukan sekadar alat ekonomi, tetapi jalan pembentukan manusia merdeka.

Maka tantangan terbesar pendidikan Indonesia hari ini bukan hanya soal kurikulum, gedung sekolah, atau teknologi pembelajaran. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjaga manusia tetap menjadi manusia di tengah perubahan zaman yang semakin mekanistik.

Hardiknas seharusnya menjadi momentum refleksi mendalam tentang arah masa depan pendidikan kita. Apakah pendidikan hanya akan menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai? Ataukah pendidikan mampu melahirkan manusia yang berpikir kritis, beradab, kreatif, berempati, dan memiliki kesadaran moral?

Sebab masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau pertumbuhan ekonomi. Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas manusianya.

Dan pendidikan, pada akhirnya, bukan sekadar tentang sekolah. Pendidikan adalah tentang bagaimana sebuah bangsa membentuk jiwa peradabannya.