.png)
MALANG JATIMSATUNEWS.COM: Penguatan peran negara dalam berbagai program pembangunan nasional dinilai menjadi langkah strategis untuk melindungi masyarakat rentan sekaligus mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun, penguatan tersebut harus tetap diimbangi dengan pengawasan publik, transparansi, dan akuntabilitas agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.
Berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa, menjadi contoh nyata bagaimana negara hadir secara langsung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi.
Program MBG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan. Di sisi lain, koperasi desa diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha produktif di tingkat desa.
Meski demikian, para pengamat menegaskan bahwa peran negara yang lebih kuat tidak berarti mengurangi peran sektor swasta. Justru kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, pengawasan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. Transparansi dan keterbukaan informasi dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
Salah satu bentuk penguatan pengawasan publik dalam program MBG adalah hadirnya sistem evaluasi dan pelaporan yang memungkinkan berbagai pihak memberikan masukan terkait pelaksanaan program di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Adi Kurnia penyedia dapur pelayanan gizi dalam program MBG di Bareng Kota Malang Sabtu 30/5/2026 menyatakan bahwa pihaknya tidak merasa keberatan dengan adanya pengawasan.
Menurutnya, pengawasan justru menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas layanan.
"Saya pribadi yang posisinya di penyedia dapur pelayanan gizi tidak takut diawasi. Ada aplikasi Reviu MBG, justru bisa menjadi bukti otentik akuntabilitas kerja keras tim dapur, mulai dari kru masak, tim sorting bahan, hingga kurir distribusi, untuk supplier bekerja sama juga dengan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih," ujar Adi.
Menurutnya, keberadaan aplikasi evaluasi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai proses pelayanan yang dilakukan oleh seluruh tim di lapangan.
"Kuncinya adalah komunikasi dua arah. Aplikasi ini jangan hanya menjadi wadah komplain, tetapi juga menjadi kanal sinkronisasi antara pihak sekolah dan penyedia makanan demi kebaikan anak-anak," tegasnya.
Adi menilai, apabila dimanfaatkan secara optimal, aplikasi tersebut tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga sarana perbaikan layanan secara berkelanjutan. Melalui komunikasi yang baik antara sekolah, penyedia makanan, dan pemerintah, berbagai persoalan teknis dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan tanpa harus menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Karena itu, keberhasilan program MBG maupun berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan, keterbukaan informasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan.
Dengan perpaduan antara peran negara yang kuat, dukungan sektor swasta, dan pengawasan publik yang konstruktif, berbagai program pembangunan diharapkan mampu mempercepat terwujudnya keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan perlindungan negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?