DPD RI Lia Istifhama Soroti Keracunan MBG Masih Terjadi: Harus Ada Penyesuaian Porsi Sesuai Kemampuan SPPG

Anggota DPD RI Lia Istifhama ketika pernah meninjau pelaksanaan program MBG./dok. Istimewa

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM - Anggota DPD RI Lia Istifhama menyoroti masih maraknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Kasus keracunan MBG kembali muncul pada Senin, 11 Mei 2026 yang terjadi di 12 sekolah Kota Surabaya.

Sebanyak 200 siswa harus mendapatkan penanganan medis akibat dugaan mengalami keracunan usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur.

Seperti keracunan pada umumnya, para pelajar mengalami gejala seperti mual, muntah, hingga pusing.

Mereka kemudian mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya. Sebagian siswa bahkan sempat dirujuk ke rumah sakit meski mayoritas dalam kondisi ringan.

Peristiwa tersebut memang langsung disikapi tegas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur (Jatim) yang menutup sementara SPPG Tembok Dukuh tersebut.

Wawali Surabaya Armuji juga sempat melakukan sidak SPPG tersebut dan menemukan fakta kebersihan dapur penyedia MBG tersebut.

Langkah tegas BGN kemudian diapresiasi Anggota DPD RI Komite III Lia Istifhama pada Selasa (12/5) di kediamannya.

Senator asli Jatim ini menyebut langkah tegas BGN Korwil Jatim sangat tepat, sembari menunggu hasil laboratorium yang menguji kelayakan makanan yang disajikan kepada siswa di 12 sekolah tersebut.

"Kita sama-sama mendapatkan informasi bahwa sampel makanan sedang diuji laboratorium. Namun tentunya sambil menunggu hasil pun, langkah tegas memang harus dilakukan. Dan yang dilakukan BGN dengan menutup SPPG itu secara sementara, sangat tepat," ungkap Lia.

Selain mengapresiasi langkah BGN, politisi 42 tahun ini tetap memberikan catatan kritis agar kejadian serupa tidak terulang.

"Dugaan keracunan akibat sajian menu MBG ini kan bukan peristiwa pertama. Tapi ini sudah kesekian kali dan terjadi di tempat lainnya, bukan hanya Surabaya. Maka yang harus dipahami bersama adalah upaya preventif. Jika penutupan SPPG yang bermasalah, itu kan langkah kuratif," lanjutnya.

Senator Lia Istifhama ketika pernah meninjau pelaksanaan program MBG./dok. Istimewa

Lia dengan tegas menyoroti langkah preventif yang harus dilakukan karena penerima adalah anak-anak dan kelompok rentan seperti ibu hamil.

"Nah, bagaimana langkah preventifnya? Di sini yang harus diakui bersama, bahwa memasak 3000 porsi memang bukan perkara mudah. Jika penyedia makanan tidak memiliki latar belakang usaha kuliner atau catering dengan ribuan porsi, maka potensi salah pengolahan atau penyajian, sangat mungkin terjadi," jelasnya.

"Apalagi dengan target penerima adalah anak-anak maupun kelompok rentan, maka higienitas dalam proses pengolahan sampai penyajian tentu akan sangat diperlukan. Contoh yang terjadi di Tembok Dukuh itu, siswa mengaku bumbu krengsengan ada rasa pahit. Nah, apakah SPPG sebelum menyajikan sudah mencoba sampel makanan tersebut?

"Dan apakah proses memasaknya dilakukan 3000 porsi sekaligus? Misal proses pengolahan dilakukan lebih dari satu kali untuk mencapai 3000 porsi, maka per pengolahan saat mau disajikan, tentu harus dicoba terlebih dahulu oleh mereka. Jangan sampai dicoba pada pengolahan sekian porsi yang pertama, berikutnya tidak, maka resiko keracunan akan terus berpotensi terjadi," bebernya.

Pembahasan mengenai porsi MBG rupanya telah dibahas Lia ketika rapat dengar pendapat dengan BGN pada awal 2025.

"Menurut hemat saya dan pernah saya sampaikan di awal kami Rapat Dengar Pendapat dengan BGN awal 2025 lalu, bahwa target 3000 porsi itu dimohon untuk tidak saklek—dijalankan secara harfiah, jangan dipatenkan. Kenapa begitu? Karena skill pengolahan makanan porsi jumbo tidak semua orang bisa, apalagi jika dilakukan setiap hari dan berkejaran dengan waktu penyajian. Inilah risiko, yang kemudian memunculkan potensi keracunan jika oknum SPPG tidak memiliki skill khusus untuk tanggung jawab sebesar itu," ungkapnya sembari mengingat pembahasan MBG pada awal digerakkan pemerintah mulai 2025 lalu.

Menurut data yang terhimpun dari berbagai sumber, pada Oktober 2025 Jawa Timur sempat menjadi provinsi dengan korban keracunan MBG tertinggi yakni 620 korban.

Kemudian pada 2026 hingga Januari, Jawa Timur kembali tercatat sebagai salah satu wilayah dengan total korban tinggi yang berada di antara total sekitar 2000 kasus secara nasional.

Secara nasional hingga Mei 2026, Kementerian Kesehatan juga mencatat ratusan kasus keracunan dengan ribuan korban telah terjadi selama program MBG berjalan.

Dengan masifnya kejadian ini, maka salah satu solusi yang didorong Senator Lia adalah peninjauan secara tegas terhadap kemampuan SPPG dalam menyediakan porsi makanan agar tidak melampaui batas kemampuan maksimalnya. Artinya, pihak SPPG juga harus jujur terhadap batas kemampuannya agar tidak mengorbankan konsumennya yang notabene adalah kaum rentan terhadap dampak asupan makanan. ***

Editor: YAN