.png)
 |
| Senator DPD RI Lia Istifhama mengapresiasi Pemprov Jatim yang mempermudah NIB agar UMKM dapat mengakses LPG 3 kg./dok. Istimewa |
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM - Apresiasi diberikan Senator DPD RI, Lia Istifhama kepada Pemprov Jatim yang mempermudah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Atas kebijakan tersebut, Anggota DPD RI Komite III ini menyebut, UMKM tidak akan kesulitan lagi mendapat LPG 3 kilogram.
Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dinilai Lia telah proaktif dalam mempermudah pengurusan NIB bagi pelaku UMKM.
Kebijakan ini juga dinilainya sebagai bagian dari respons atas regulasi terbaru pemerintah pusat yang mewajibkan pelaku UMKM memiliki NIB sebagai syarat pembelian LPG kg di pangkalan resmi.
Pada aturan tersebut, pembelian LPG subsidi oleh UMKM dibatasi maksimal 15 tabung per bulan, dengan tujuan memastikan distribusi energi bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Langkah Pemprov Jatim yang mendorong percepatan kepemilikan NIB kemudian disebut Lia merupakan kebijakan strategis yang patut diapresiasi, terutama dalam menjaga keberlangsungan usaha kecil di tengah aturan baru tersebut.
"Kami sangat mengapresiasi langkah Pemprov Jatim dalam mendorong percepatan kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM. Ini penting agar mereka tetap bisa menjalankan usahanya tanpa terkendala akses LPG subsidi," tutur Lia, Kamis (9/4).
Senator yang akrab disapa Ning Lia ini juga mengatakan, koordinasi telah dilakukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur untuk menerapkan metode 'jemput bola' dalam proses pendaftaran NIB.
"Itu menjadi pekerjaan rumah kami. Bahwa penting sekali model metode ini, bagaimana pendaftaran NIB bagi pelaku UMKM. Makanya, saya minta tolong ke Kadisperindag untuk kita sistem jemput bola saja," imbuh Lia, senator yang memperoleh 2.739.123 suara pada pemilu legislatif 2024 dapil Jatim.
Menurutnya, pendekatan jemput bola menjadi solusi efektif untuk menjangkau pelaku UMKM yang selama ini masih mengalami kendala, baik dari sisi informasi maupun teknis administrasi.
Kemudian, Pemprov Jatim diketahui juga telah mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai platform digital dalam pengurusan NIB secara cepat dan efisien.
Selain melihat beberapa upaya dari Pemprov Jatim, Lia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat tantangan di lapangan. Paling utama adalah tentang pemahaman pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan administrasi saat mengakses sistem OSS.
"Sebenarnya pengurusan NIB sekarang kalau pakai OSS cepat. Hanya kadang orang bingung syarat-syarat waktu mengisi itu apa saja yang harus dipenuhi," bebernya.
Harapan darinya, sosialisasi dan pendampingan harus terus diperkuat agar pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses layanan tersebut tanpa hambatan berarti.
Langkah sinergis antara pemerintah daerah, legislatif, dan instansi terkait ini juga ia harapkan mampu menjaga stabilitas usaha UMKM sekaligus memastikan kebijakan distribusi LPG subsidi berjalan lebih tepat sasaran di Jawa Timur. ***
Editor: YAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?