Pakar UMM Ungkap Kunci Kemandirian Energi Indonesia di Tengah Ancaman Krisis Energi

Pakar UMM, Priyo Iswanto mengungkap kunci kemandirian energi Indonesia di tengah ancaman krisis./dok. UMM

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM - Pakar UMM, Priyo Iswanto mengungkap kunci kemandirian energi Indonesia di tengah ancaman krisis energi.

Menurut Priyo, kemandirian nasional dinilai menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis energi global yang dipicu memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran serta potensi penutupan Selat Hormuz.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Dr. (H.E) Priyo Iswanto, M.H., menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam dan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi.

"Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks," bebernya kepada Tim Humas UMM, Jumat (3/4).

Penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik ia tegaskan harus menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.

Pemerintah menurutnya juga perlu segera mempercepat strategi yang berorientasi pada ketahanan nasional agar Indonesia tidak bergantung pada dinamika pasar energi global.

"Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global," tuturnya.

Memanasnya konflik geopolitik yang berujung pada ancaman penutupan Selat Hormuz tidak bisa dimungkiri telah meningkatkan kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak dunia.

Jalur strategis tersebut selama ini menjadi salah satu urat nadi distribusi energi global, sehingga gangguan pasokan berpotensi memicu tekanan besar terhadap banyak negara, termasuk Indonesia.

Ini yang dinilai Priyo bukan sekadar persoalan politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional.

"Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi," jelasnya.

Kenaikan harga minyak menurutnya juga akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi energi.

"Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN, terutama pada subsidi energi yang akan meningkat," lanjutnya.

Agar bisa meredam dampak tersebut, Priyo menilai pengendalian konsumsi bahan bakar minyak, khususnya pada sektor non-vital, perlu segera dilakukan.

Kemudian, percepatan diversifikasi energi juga harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak.

"Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri," sambungnya.

Ketahanan energi juga ia tegaskan dapat menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional.

Sisi lain dari krisis ini menurutnya justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

"Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena selain terbatas, juga rentan terhadap gejolak global seperti saat ini. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional," tegasnya.

Krisis ini juga dapat menguji kemampuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri.

Ia mengingatkan bahwa prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam keberpihakan tertentu. "Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru."

Dorongan juga diberikan kepada pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

"Maka dari itu, kita harus mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara maju. Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan," tandas pria kelahiran Kudus ini.

Adapun mengenai situasi Selat Hormuz saat ini sedang dijaga oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Melalui rilis resminya di media sosial X (5/4), mereka mengaku sedang merampungkan persiapan untuk Selat Hormuz di tengah ultimatum Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Persiapan tersebut akan diterapkan IRGC dalam 'tatanan baru Teluk Persia'. Kondisi di Selat Hormuz juga ditegaskan tidak akan pernah sama seperti sebelumnya, khususnya untuk AS dan Israel.

Pernyataan IRGC ini dilontarkan setelah Trump memberikan ancaman terbarunya yakni menghancurkan pembangkit listrik Iran jika tidak segera membuka jalur air vital tersebut.

Sejak perang meletus pada 28 Februari 2026, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz. Sebuah jalur vital terhadap 20 persen peredaran minyak dan gas dunia.

Konflik antara AS dan Iran yang kemudian berimbas pada Selat Hormuz ini turut memberi pengaruh terhadap Indonesia. Inilah mengapa, Priyo Iswanto turut memberi tanggapannya terhadap situasi ini. ***

Editor: YAN