Kepala KPPN Malang Rusna menjelaskan bahwa hingga akhir Maret 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp26,07 triliun.
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Malang hingga 31 Maret 2026 menunjukkan dinamika yang beragam. Pendapatan negara mengalami penurunan, namun belanja negara justru mengalami peningkatan signifikan. Hal tersebut disampaikan Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna dalam rilis kinerja APBN yang digelar secara hybrid di Aula Lantai 1 Gedung RCE KPPN Malang dan melalui media Teams, Rabu (15/4/2026).
Rilis tersebut disampaikan bersamaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Negara – Pengisian Capaian Output Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan agenda rutin bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi terkait kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.
Dalam paparannya, Rusna menjelaskan bahwa hingga akhir Maret 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp26,07 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar 8,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).
Penurunan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh penerimaan cukai yang turun sebesar 17,54 persen (yoy) dengan kontribusi sebesar Rp19,36 triliun. Sementara itu, penerimaan perpajakan menunjukkan tren positif. Pajak Penghasilan (PPh) tercatat sebesar Rp1,69 triliun atau tumbuh 52,43 persen (yoy), sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp2,71 triliun atau tumbuh 9,52 persen (yoy).
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya terealisasi sebesar Rp110,47 miliar atau 38,14 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut sedikit mengalami penurunan sebesar 0,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, kinerja APBN menunjukkan tren positif. Hingga 31 Maret 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp3,45 triliun atau 28,53 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp12,10 triliun.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1,42 triliun atau 23,96 persen dan mengalami pertumbuhan sebesar 8,23 persen (yoy). Realisasi belanja tersebut ditopang oleh belanja pegawai sebesar Rp1,10 triliun (29,05 persen), belanja barang Rp286,80 miliar (16,12 persen), serta belanja modal sebesar Rp34,27 miliar (9,30 persen).
Sementara itu, Belanja Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp2,03 triliun atau 32,94 persen dari pagu. Realisasi tersebut didukung oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,34 triliun (33,33 persen) dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp611,58 miliar (34,73 persen).
Rusna menjelaskan, peningkatan belanja negara hingga triwulan pertama mencapai 28,5 persen terutama didorong oleh belanja satuan kerja, termasuk belanja pegawai dan belanja barang.
"Belanjanya meningkat sekitar 28,5 persen, terutama pada belanja satker seperti belanja pegawai dan barang. Memang ada penurunan pada beberapa komponen penerimaan seperti cukai sekitar 17 persen, namun secara keseluruhan masih dalam kondisi terkendali," jelasnya saat wawancara.
Selain itu, dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp162,75 miliar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan. Hingga akhir Maret 2026, realisasi anggaran tersebut mencapai Rp16,09 miliar atau 9,88 persen. Program ini mencakup kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta komunikasi efektif.
KPPN Malang juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan dokumen syarat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa agar penyaluran dapat berjalan optimal.
Sementara itu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp3,21 miliar dengan total 610 transaksi. Namun, masih terdapat kendala di tingkat satuan kerja, terutama terkait perubahan pemegang KKP yang belum segera diajukan ke pihak bank.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di wilayah Malang Raya dan Pasuruan hingga triwulan pertama 2026 menunjukkan kondisi yang cukup stabil, dengan belanja negara yang terus meningkat guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, meskipun pendapatan negara mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.



Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?