Jawara Komisi 3 DPRD Pasuruan Tegaskan Banjir Bukan Takdir

 

Komisi 3 DPRD Pasuruan, Ahmad Aidin Putra, Mahdi Haris, Muhammad Yusuf Dhanial tegaskan Atasi Banjir kolaborasi jadi kunci utama Banjir Bukan Takdir

PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Fenomena cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi di Kabupaten Pasuruan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Melalui program Jawara (Jagongan Wakil Rakyat) bersama JatimSatuNews, Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan bahwa bencana banjir bukanlah sebuah takdir, melainkan persoalan yang bisa dicegah dengan langkah konkret dan kolaborasi semua elemen.

Podcast yang digelar pada Senin (20/4/2026) di Ruang Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pasuruan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Ahmad Aidin Utama, Mahdi Haris dan Muhammad Yusuf Dhanial, yang membahas secara komprehensif kondisi cuaca ekstrem, penyebab banjir, hingga strategi penanganannya.

Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan, Muhammad Yusuf Dhanial, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem saat ini ditandai dengan intensitas hujan tinggi yang berlangsung lama dan tidak menentu.

“Curah hujan bisa terjadi dari pagi hingga malam dengan debit air yang besar. Ini yang masuk kategori cuaca ekstrem dan harus diwaspadai,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan sejumlah wilayah rawan banjir di Pasuruan, seperti Kecamatan Pasrepan, Kejayan, hingga kawasan dataran tengah dan pegunungan yang memiliki karakter geografis kompleks.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber sepakat bahwa banjir tidak hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor lain, seperti:

Tingginya curah hujan

Sungai yang meluap

Drainase yang kurang optimal

Alih fungsi lahan dan berkurangnya pepohonan

Infrastruktur pengendali banjir yang belum maksimal

Ahmad Aidin Utama menyoroti kondisi hutan di wilayah pegunungan yang mulai berkurang, sehingga tidak mampu lagi menahan debit air secara optimal.

“Dulu hutan masih lebat, sekarang sudah banyak berkurang. Ini jadi salah satu penyebab air langsung turun ke bawah dan memicu banjir,” jelasnya.

Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan bersama pemerintah daerah terus mendorong berbagai upaya penanganan banjir secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

Mahdi Haris menyebutkan beberapa langkah yang telah dilakukan, antara lain:

Normalisasi sungai

Perbaikan dan pembangunan drainase

Reboisasi atau penghijauan lahan kritis

Pembangunan infrastruktur pengendali banjir

Selain itu, pemerintah juga membangun embung dan waduk kecil di sejumlah wilayah sebagai penampung air sementara.

“Embung ini sangat efektif untuk menahan debit air saat hujan deras, sehingga tidak langsung mengalir ke pemukiman warga,” terang Yusuf Dhanial.

Beberapa wilayah seperti Kejayan, Pasrepan, Lumbang, dan Tutur telah memiliki embung yang dinilai cukup efektif mengurangi risiko banjir.

Tak hanya pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan banjir. Edukasi terus dilakukan agar warga lebih peduli terhadap lingkungan.

Beberapa langkah sederhana namun penting yang ditekankan antara lain:

Tidak membuang sampah sembarangan

Rutin membersihkan saluran air

Melakukan penghijauan

Aktif dalam kerja bakti lingkungan

“Kesadaran masyarakat itu kunci. Kalau semua peduli lingkungan, risiko banjir bisa ditekan,” ujar Mahdi Haris.

Kesiapsiagaan dan Sistem Peringatan Dini

Dalam menghadapi cuaca ekstrem, Komisi 3 juga mendorong penguatan sistem mitigasi bencana, seperti:

Penyediaan informasi cuaca dari BMKG

Pembentukan posko darurat

Penyiapan jalur evakuasi

Edukasi kebencanaan kepada warga

Program Desa Tangguh Bencana juga telah diterapkan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan.

“Warga harus tahu tanda-tanda bencana dan apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ada korban jiwa,” tegas Yusuf Dhanial.

Di tingkat desa, kesiapsiagaan terus ditingkatkan melalui pembentukan relawan, gotong royong, serta pemetaan wilayah rawan bencana.

Ahmad Aidin Utama menilai masyarakat desa, khususnya di wilayah pegunungan, sudah memiliki solidaritas tinggi dalam menghadapi bencana.

“Warga di sana guyub, gotong royong. Bahkan sebelum bantuan datang, mereka sudah bergerak lebih dulu,” ungkapnya.

Dari sisi pembiayaan, DPRD memastikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran tanggap darurat setiap tahunnya.

Dana tersebut digunakan untuk penanganan cepat saat terjadi bencana, termasuk melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat infrastruktur, meningkatkan mitigasi bencana, serta membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Banjir bukan takdir, tapi tanggung jawab kita bersama untuk mencegahnya,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi yang solid dan kesadaran kolektif, diharapkan Kabupaten Pasuruan mampu menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan meminimalisir dampak bencana di masa mendatang. ANS