.png)
DPD RI Lia Istifhama Bangga Presiden Prabowo Negosiator Ulung
JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tanpa kewajiban membayar iuran mendapat apresiasi luas. Anggota Lia Istifhama menilai langkah tersebut sebagai bukti kecermatan diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus menjaga komitmen kemanusiaan Indonesia terhadap Palestina.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa partisipasi Indonesia di Board of Peace tidak disertai kewajiban finansial. Menteri Luar Negeri RI Sugiono, dalam kunjungannya ke Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (20/02/2026), menegaskan bahwa kontribusi sebesar satu miliar dolar AS yang sempat dibahas bukanlah iuran wajib atau syarat keanggotaan tetap.
Penegasan tersebut juga disampaikan Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangan tertulis, Jumat (27/02/2026). Ia menegaskan bahwa Indonesia menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian tanpa dibebani kewajiban membayar kontribusi dana.
“Tidak ada persyaratannya untuk menjadi anggota Board of Peace dengan kita harus membayar kontribusi dana. Indonesia menjadi anggota Board of Peace tanpa harus membayar,” ujar Yvonne, mengutip pernyataan Menlu Sugiono.
Diplomasi Berimbang dan Berdaulat
Bagi Lia Istifhama, kabar ini menjadi jawaban atas pro dan kontra yang sempat muncul di ruang publik. Wacana iuran keanggotaan Indonesia di BoP senilai sekitar Rp16,7 triliun sebelumnya memunculkan kekhawatiran terkait beban terhadap APBN di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional.
“Ini menunjukkan Presiden Prabowo adalah negosiator ulung. Indonesia bisa tetap berada dalam forum internasional tanpa membebani APBN dengan iuran besar,” ujar Lia saat ditemui, Sabtu (28/02/2026).
Lia mengaku sejak awal mendorong agar pemerintah mengkaji secara mendalam manfaat strategis keanggotaan tersebut, sekaligus memastikan tidak mengorbankan kepentingan ekonomi dalam negeri. Keputusan nol iuran ini, menurutnya, mencerminkan diplomasi yang cerdas dan penuh perhitungan.
“Kita tetap hadir membantu Gaza secara konkret, tetapi tanpa membebani keuangan negara. Ini kombinasi antara kepedulian kemanusiaan dan ketegasan menjaga kepentingan nasional,” tegasnya.
Fokus Pemulihan Gaza
Kemlu RI menegaskan bahwa partisipasi Indonesia di Board of Peace semata-mata bertujuan membantu pemulihan warga sipil di Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia menilai dinamika administratif tidak boleh menghambat mandat kemanusiaan tersebut.
“Jangan sampai dinamika administrasi menghambat mandat Board of Peace, jangan sampai menghambat fokus kita untuk melindungi warga sipil dan melakukan berbagai upaya rekonstruksi dan membantu saudara kita di Gaza,” kata Yvonne.
Sebagai bentuk kontribusi nyata, Indonesia memilih berpartisipasi melalui pengiriman personel penjaga perdamaian. Pemerintah telah menyiapkan sekitar 8.000 personel untuk mendukung misi yang disepakati dalam forum tersebut. Personel Indonesia direncanakan akan bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) yang akan diterjunkan ke Gaza.
Jawab Kekhawatiran Publik
Lia menilai keputusan tanpa iuran ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terkait urgensi kontribusi besar di tengah tantangan ekonomi domestik.
“Dana negara tetap bisa difokuskan untuk penguatan ekonomi rakyat, sementara komitmen kemanusiaan Indonesia tetap berjalan. Inilah diplomasi yang berdaulat,” tandasnya.
Ia berharap langkah ini menjadi preseden dalam setiap perundingan internasional di masa mendatang, agar setiap komitmen global tetap selaras dengan amanat konstitusi dan kepentingan rakyat Indonesia.
“Indonesia hadir dalam percaturan dunia, tetapi dengan perhitungan matang dan posisi tawar yang kuat,” ujar Ning Lia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?