.png)
 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama mengapresiasi langkah Wakil DPR RI Sufmi Dasco yang meminta pemerintah menunda impor 105 ribu pikap India./dok. Istimewa |
JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM - Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil pikap (pick up/PU) asal India.
Impor pikap ini rencananya untuk kebutuhan PT Agrinas Pangan Nusantara. Dan menurut Lia, penundaan tersebut harus dilakukan untuk meredam polemik yang terangkat di publik.
Penundaan ini juga untuk memberi ruang bagi kajian yang lebih matang terkait efektivitas dan efisiensi dari kebijakan impor tersebut.
"Penundaan ini langkah tepat untuk menenangkan situasi. Kebijakan sebesar ini harus berbasis kebutuhan yang jelas dan terukur, supaya tidak memicu kegaduhan berkepanjangan," ujar Lia pada Sabtu (7/3) di Surabaya.
Senator yang akrab disapa Ning Lia ini mengetahui pernyataan resmi dari Dasco yang telah berkomunikasi dan menggelar rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, pihak Agrinas, serta sejumlah menteri.
Rapat ini harus dilakukan terkait rencana impor tersebut dan setelah isu impor pikap India menjadi sorotan publik.
"Setelah Presiden kembali, saya kemudian mengadakan rapat baik dengan Pak Presiden, Agrinas, maupun sejumlah menteri," ungkap Dasco, yang kemudian menjadi dasar dari tanggapan Senator Lia.
Penundaan rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India dilakukan sembari menunggu pembahasan lebih lanjut.
Langkah ini pun menurut Lia bijaksana guna memastikan keputusan yang diambil jika nanti tetap terjadi sudah melalui proses perhitungan yang cermat dan akuntabilitas.
Ia juga mendorong agar pemerintah membuka kajian mengenai urgensi kebutuhan armada, kesiapan tata kelola, serta dampak dari kebijakan impor pikap dari India tersebut bagi industri dan tenaga kerja di dalam negeri.
Adapun rencana impor pikap ini juga berkaitan dengan kebutuhan operasional program koperasi desa/kelurahan, dan menjadi perhatian karena skalanya besar.
"Kalau kajiannya kuat, keputusan akan lebih diterima publik. Kalau belum kuat, menunda adalah bentuk tanggung jawab," tandas Ning Lia.
Kebijakan impor 105 ribu pikap India ini dikabarkan akan menghabiskan dana sebesar Rp 24-25 triliun. Pembayarannya akan dicicil dengan estimasi lebih dari 5 tahun. Selain itu, perusahaan yang rencananya akan memasok pikap yang diimpor Indonesia adalah Mahindra & Mahindra dan Tata Motors. ***
Editor: YAN
Baca juga: Tagih Dampak 200 T ke Himbara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?