OPINI: Islah atau Cuci Tangan? Menakar "Pengakuan" Mimik Idayana di Pusaran Konflik Sidoarjo

Oleh: Imam Syafi'i

Drama politik di Pendopo Delta Sidoarjo memasuki babak baru yang semakin benderang. Setelah publik bertanya-tanya tentang motif di balik gerakan "islah" yang mendadak masif, pernyataan terbaru Wakil Bupati Mimik Idayana justru membuka kotak pandora yang selama ini tersimpan rapat: ada keretakan yang jauh lebih dalam dari sekadar perbedaan pandangan politik.

Dari pernyataan yang disampaikan Mimik Idayana, setidaknya ada tiga poin krusial yang harus kita bedah secara kritis sebagai warga Sidoarjo.

Pertama, Demarkasi Tegas atas Jerat Hukum.

Terkait dugaan kasus hukum senilai Rp28 miliar (yang menyeret RM dan Bupati), Mimik Idayana mengambil garis demarkasi yang sangat tegas. Ia menyatakan tidak tahu-menahu karena hal itu adalah ranah corporate to corporate (urusan antar-perusahaan). Ini adalah pukulan telak bagi narasi islah yang dihembuskan pihak-pihak tertentu.

Jika Mimik merasa tidak terlibat, lantas untuk apa dia didorong melakukan islah atas kesalahan yang tidak ia lakukan? Di sini, publik melihat bahwa islah bukan lagi upaya damai, melainkan "paksaan" untuk membagi beban dosa hukum.

Kedua, Pengakuan "Pecah Kongsi" yang Nyata.

Pengakuan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pemerintahan selama setahun terakhir adalah tamparan keras bagi tata kelola birokrasi Sidoarjo. Bagaimana mungkin sebuah daerah sebesar Sidoarjo dikelola dengan ego sektoral, di mana Wakil Bupati dibiarkan "kerja sendiri"? Ini bukan lagi sekadar rumor ketidakharmonisan, melainkan pengakuan objektif bahwa roda pemerintahan di Sidoarjo berjalan dengan pincang. Rakyat adalah pihak yang paling dirugikan dari manajemen kekuasaan yang eksklusif ini.

Ketiga, Komitmen Spiritual di Tengah Kepungan Syahwat Politik.

Di tengah kepungan kepentingan, pernyataan Mimik yang membawa nama "Allah" dan "Masyarakat" sebagai pemberi amanah menunjukkan adanya upaya untuk menarik garis batas antara kepentingan kekuasaan dan tanggung jawab moral. Ketika ia mengatakan "biar Allah yang menentukan siapa yang amanah dan siapa yang tidak komitmen," ia sebenarnya sedang mengirim sinyal bahwa ia siap "pasang badan" lahir batin menghadapi ketidakadilan perlakuan yang ia terima selama ini.

Kesimpulan

Jika Bupati Sidoarjo ingin melakukan islah, maka islah itu haruslah berbasis kejujuran, bukan karena kepanikan menghadapi SPDP dari Mabes Polri. Jangan jadikan islah sebagai alat untuk membujuk pihak lain "menanggung beban" hukum yang bukan miliknya.

Rakyat Sidoarjo kini berdiri di persimpangan jalan. Kita harus bisa membedakan mana pemimpin yang berjuang demi komitmen dan janji politik, dan mana pemimpin yang sedang sibuk mencari "pintu darurat" saat jerat hukum mulai mendekat. Pada akhirnya, seperti kata Mimik, biarlah waktu dan proses hukum yang membuktikan siapa yang benar-benar memegang amanah rakyat, dan siapa yang hanya pandai bersandiwara di depan kamera.