Dorong Transparansi dan Integritas, DPU Bina Marga Jatim Gelar Sosialisasi LHKPN 2025

 

Dorong Transparansi dan Integritas, DPU Bina Marga Jatim Gelar Sosialisasi LHKPN 2025

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas aparatur terus dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi dan Desk Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2025 yang digelar pada Senin (9/2/2026) di Gedung Sapta Taruna, kantor DPU Bina Marga Jatim.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan aparatur dalam melaporkan harta kekayaan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Sekretaris DPU Bina Marga Jatim, Ir. Hadi Pramoedjo, S.T., M.T., saat membuka kegiatan menegaskan bahwa LHKPN merupakan instrumen penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, pelaporan harta kekayaan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga wujud komitmen aparatur terhadap integritas dan kepercayaan publik.

“Pelaporan LHKPN menjadi salah satu langkah konkret mencegah praktik korupsi sekaligus menunjukkan keseriusan aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber Faristian Marga Narinta, S.H., MPA, Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Perlindungan Hukum BKD Jawa Timur. Ia memaparkan kebijakan terbaru, dasar hukum, serta tata cara pengisian LHKPN melalui sistem Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak hanya sosialisasi, acara juga dilengkapi desk pengisian LHKPN yang memberikan pendampingan langsung bagi pejabat Eselon III dan IV di lingkungan DPU Bina Marga Jatim. Pendampingan ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan pengisian sekaligus memastikan laporan disampaikan tepat waktu.

Melalui kegiatan tersebut, DPU Bina Marga Jatim menegaskan komitmennya dalam menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kerja. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas demi pelayanan publik yang lebih baik. Ans