APBN Awal 2026 Melemah, Kepala KPPN Malang Sebut Sinergi Pusat–Daerah Kunci Jaga Ekonomi Tetap Tumbuh

Press Release dan FGD APBN  KPPN Malang 

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 menjadi tema sentral dalam press release yang digelar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Selasa (10/2/2026). 

Kegiatan di Gedung RCE Center KPPN Malang itu dirangkai Focus Group Discussion (FGD) bertema penguatan ekonomi melalui program prioritas nasional, transfer daerah, kredit program, hingga peluang kolaborasi investasi pusat dan daerah.

Kepala KPPN Malang H. Muhammad Rusna dalam pemaparan press release menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika fiskal awal tahun.

“APBN bukan sekadar angka, tetapi instrumen penting menjaga daya tahan ekonomi. Karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar program prioritas nasional benar-benar berdampak pada masyarakat,” tegas H. Rusna.

Ia memaparkan, realisasi pendapatan APBN wilayah kerja KPPN Malang sampai akhir Januari 2026 tercatat sekitar Rp8,18g triliun, atau mengalami kontraksi sekitar 14 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. 

Penurunan ini terutama dipengaruhi fluktuasi penerimaan perpajakan, meski beberapa sektor masih menunjukkan pertumbuhan.

Sementara dari sisi belanja negara, realisasi mencapai sekitar Rp1,33 triliun atau sekitar 11,5 persen dari total pagu Rp11,58 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang diarahkan mendukung layanan publik, pembangunan daerah, serta penguatan ekonomi lokal.

H. Rusna menambahkan, percepatan penyaluran anggaran dan kolaborasi investasi menjadi fokus penting ke depan.

“Kami ingin memastikan dana APBN tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah. Kolaborasi investasi pusat–daerah juga harus dibangun agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif,” ujarnya.

Forum tersebut juga dihadiri sejumlah  pejabat daerah, antara lain nampak pejabat Eselon II Diskoperindag Kota Pasuruan Retno, Sekretariat Daerah Kota Pasuruan M. Abdul Fadjar, perwakilan Diskoperindag Kota Pasuruan Faqih, Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Prasetyanin Arum, serta perwakilan Dinas Koperasi dan Perindustrian Kabupaten Malang Nanang Iswahyudi.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama memperkuat koordinasi fiskal, mempercepat implementasi program prioritas nasional, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui forum ini, KPPN Malang berharap transparansi kinerja APBN terus terjaga sekaligus menjadi momentum mempererat kolaborasi pusat dan daerah guna menghadapi tantangan ekonomi 2026 dengan optimisme dan strategi yang terarah

 ANS