Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Tegaskan Isu Lingkungan dan Infrastruktur Jadi Basis RKPD 2027

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Tegaskan Isu Lingkungan dan Infrastruktur Jadi Basis RKPD 2027

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa isu lingkungan hidup dan infrastruktur akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2027. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027, Rabu (28/1/2026), di Grand Mercure Hotel Malang Mirama.

Dalam sambutannya, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa berbagai masukan dari DPRD, unsur masyarakat, serta pemangku kepentingan menjadi bahan penting dalam merumuskan arah pembangunan Kota Malang ke depan. Ia menekankan, persoalan-persoalan yang muncul saat ini harus diantisipasi sejak awal agar dapat diminimalkan pada tahun 2027.

“Masukan-masukan yang disampaikan, termasuk dari DPRD, menjadi acuan penting dalam menyusun RKPD 2027. Berbagai permasalahan yang muncul saat ini harus kita petakan sejak awal agar ke depan bisa diminimalkan dan ditangani secara strategis,” ujar Wahyu.

Wali Kota juga menyebutkan bahwa prioritas pembangunan strategis, khususnya di sektor infrastruktur, menjadi perhatian utama. Selain itu, isu lingkungan hidup ditegaskan sebagai agenda yang tidak bisa ditinggalkan, melainkan harus menjadi basis perjalanan pembangunan Kota Malang.

“Isu lingkungan hidup tidak bisa kita tinggalkan. Ini harus menjadi dasar pembangunan. Kita harus tetap menjaga ruang terbuka hijau dan menolak lupa pada keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wahyu Hidayat menyoroti pentingnya pengembangan konsep kota berbasis kearifan lokal dan heritage. Menurutnya, kawasan-kawasan strategis seperti sekolah, balai kota, hotel, stasiun, alun-alun hingga pendopo harus dirancang dalam satu konsep kawasan yang terintegrasi.

“Potensi kearifan lokal dan heritage Kota Malang sangat besar. Konsep kawasan terpadu harus dikembangkan agar identitas kota tetap terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Wali Kota Malang turut didampingi Wakil Wali Kota Ali Muthohirin dan Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso, Wakil Ketua DPRD H. Abdurrahman serta Kepala Bappeda Dwi Rahayu. Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil Kota Malang.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Malang berharap RKPD 2027 dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan, sekaligus mampu menjawab tantangan pembangunan kota di masa mendatang. Ans