DPD RI Lia Istifhama Dukung Langkah Pemprov Jatim Kurangi Kawasan Kumuh Jadi Destinasi Berkelanjutan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengurangi kawasan permukiman kumuh sekaligus mentransformasikannya menjadi kawasan layak huni dan destinasi berbasis lingkungan, sosial, serta ekonomi lokal. Dukungan tersebut mengemuka seiring peresmian Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi (PERMATA JATIM) di Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Menurut Lia Istifhama, Program PERMATA JATIM merupakan contoh konkret kebijakan pembangunan yang tidak hanya menyentuh aspek infrastruktur, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

“Upaya Pemprov Jatim ini patut diapresiasi karena tidak berhenti pada perbaikan fisik, tetapi diarahkan menjadi kawasan yang produktif dan memiliki nilai tambah, termasuk sebagai destinasi wisata religi dan penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Lia Istifhama.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam peresmian tersebut menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan lembaga legislatif menjadi kunci keberhasilan program.

“Program Permata Jatim adalah wujud kehadiran negara dalam menghadirkan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Khofifah.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, total luas kawasan kumuh di Jawa Timur mencapai 8.117,23 hektare, sementara di Kabupaten Pasuruan tercatat seluas 440,44 hektare. Adapun kawasan kumuh di Kelurahan Bendomungal memiliki luasan 11,82 hektare dan masuk kategori kumuh ringan.

Melalui dukungan APBD Provinsi Jawa Timur senilai lebih dari Rp 9 miliar, berbagai intervensi dilakukan, antara lain pembangunan jalan paving dan drainase, normalisasi sungai, penataan kawasan makam Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, pembangunan TPS3R, SPAM, serta septictank komunal. Penataan ini tidak hanya mengurangi risiko banjir dan penyakit lingkungan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan kawasan.

Lia Istifhama menilai transformasi kawasan kumuh menjadi destinasi yang bersih dan tertata sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah.

Selain berdampak pada lingkungan dan kesehatan, Program PERMATA JATIM juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Lingkungan yang lebih tertata membuka ruang bagi pengembangan UMKM, meningkatkan aktivitas sosial, serta memperkuat potensi wisata berbasis kearifan lokal.

Pemprov Jatim pun mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keberlanjutan program, ditegaskan Khofifah, sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

Dengan dukungan DPD RI, khususnya Lia Istifhama, serta sinergi lintas sektor, Program PERMATA JATIM diharapkan menjadi model nasional dalam penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan dan berkeadilan, sekaligus mengubah kawasan kumuh menjadi destinasi yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat.