DPD RI Cantik Lia Istifhama soal Pemotongan Dana Desa untuk KDMP, Akan Bawa Aspirasi Kades Se Jatimvke Rr yg

 

LDPD RI Cantik Lia Istifhama Terima Aspirasi Kepala Desa se-Jawa Timur soal Pemotongan Dana Desa untuk KDMP

Surabaya – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Timur, DPD RI Cantik Lia Istifhama, menerima aspirasi dari sejumlah kepala desa di berbagai wilayah Jawa Timur terkait pemotongan Dana Desa (DD) yang dialihkan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.

Lia Istifhama menyampaikan, aspirasi dan keluhan para kepala desa datang dari berbagai daerah dengan persoalan yang hampir serupa. Dana Desa yang selama ini menjadi tumpuan utama pembangunan desa kini mengalami pengurangan signifikan, sehingga banyak program yang telah direncanakan melalui musyawarah desa terpaksa ditunda bahkan dihentikan.

“Banyak kepala desa mengeluhkan program pembangunan yang sudah direncanakan, bahkan ada yang sudah berjalan, namun akhirnya harus dihentikan karena Dana Desa berkurang drastis akibat kebijakan pengalihan tersebut,” ujar Lia, Selasa (20/1/2026).

Menurut Lia, Dana Desa memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan dari bawah (bottom-up) guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebijakan pengalihan sebagian Dana Desa untuk pembiayaan KDMP perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ia menegaskan, saat ini desa juga dibebani berbagai program mandatori dari pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penguatan layanan posyandu. Akibatnya, ruang fiskal desa semakin sempit dan tidak fleksibel dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat setempat.

“Desa akhirnya lebih banyak menjalankan program pusat, sementara kebutuhan pembangunan berdasarkan aspirasi warga justru terabaikan. Ini menjadi kegelisahan bersama yang disampaikan oleh para kepala desa,” tegasnya.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPD RI Cantik Lia Istifhama memastikan akan memperjuangkan suara kepala desa di tingkat nasional. Ia berkomitmen membawa persoalan ini ke forum resmi DPD RI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan pengalihan Dana Desa dapat dievaluasi secara objektif dan berkeadilan.

“Saya akan memperjuangkan aspirasi ini di tingkat pusat. Kebijakan nasional harus berpijak pada realitas dan kebutuhan desa, bukan justru membebani desa dengan kebijakan yang mengurangi ruang gerak pembangunan,” pungkas Lia.