OJK Peduli Bencana Sumatra, Beri Perlakuan Khusus Kredit dan Pembiayaan Korban Banjir

Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar turut menyita perhatian OJK untuk merilis kebijakan khusus./Instagram @ojkindonesia

JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM - Bencana banjir dan longsor yang menimpa Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat turut menjadi perhatian bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui siaran pers 11 Desember lalu, OJK menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Kebijakan ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Rabu (10/12) pasca pengumpulan data di wilayah bencana.

Berdasarkan asesmen, menunjukkan bencana telah memengaruhi perekonomian di daerah setempat yang kemudian memengaruhi pula kemampuan membayar debitur.

Pemberian perlakuan khusus dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah.

Tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana mencakup:

a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp10 miliar;

b. Penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi.

Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk Penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana; dan

c. Pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru (tidak menerapkan one obligor).

Penetapan kebijakan dimaksud berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahedra Siregar mengumumkan kebijakan khusus kepada korban banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar./Instagram @ojkindonesia

Dukungan Industri Perasuransian

Selain itu, di bidang perasuransian, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana, OJK telah meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi agar segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana, menyederhanakan proses klaim, melakukan pemetaan polis terdampak, menjalankan disaster recovery plan bila diperlukan, memperkuat komunikasi dan layanan kepada nasabah, serta berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur, termasuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK. ***

Editor: YAN