Komitmen Bersama: Kementerian Agama dan DPR RI Gandeng FITK UIN Malang Wujudkan Madrasah Inklusif

Foto: Pemaparan materi oleh Wakil Dekan I FITK UIN Malang

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM - Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bekerjasama dengan Kementerian Agama dan DPR RI menyelenggarakan kegiatan Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan Islam dengan tema “Mewujudkan Madrasah Inklusif: Optimalisasi Peran Kepala Madrasah dalam Mengelola Keberagaman Peserta Didik”.

Kegiatan berlangsung di dua lokasi, yaitu Hotel SPBU Grati Kabupaten Pasuruan dan Hotel BJ Perdana Kota Pasuruan, dengan diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari guru/ustadz, mahasiswa, dosen, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.

Inspirasi Pendidikan Inklusif dari Australia

Dalam sambutannya, Dr. Ulfah Muhayani, M.PP membagikan pengalaman pribadinya selama menempuh pendidikan di Australia. Beliau menekankan bahwa sistem pendidikan di negara tersebut sangat menjunjung tinggi prinsip inclusiveness atau keterbukaan terhadap keberagaman.

Setiap anak, tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, bahasa, maupun kondisi fisik dan mental, mendapat kesempatan yang sama untuk belajar. Guru dibekali kompetensi menghadapi kebutuhan belajar yang beragam, bekerja sama dengan konselor, psikolog, dan terapis, sehingga tercipta suasana belajar yang ramah, adil, dan mendorong tumbuhnya rasa percaya diri serta kemandirian peserta didik.

Dr. Ulfah menegaskan bahwa Indonesia, khususnya madrasah, dapat mengambil pelajaran berharga dari model inklusif tersebut.

“Inklusivitas bukan semata-mata tentang fasilitas besar, melainkan perubahan cara pandang pendidik dan kepala madrasah terhadap keberagaman,” ujarnya.

Komitmen FITK UIN Malang

Dr. Muh Yunus, M.Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, membuka kegiatan dengan memperkenalkan program studi di FITK sekaligus menekankan pentingnya pendidikan inklusif.

Menurutnya, FITK berkomitmen memberikan kesempatan pendidikan bagi semua, tanpa diskriminasi gender, asal negara, maupun kondisi fisik. UIN Malang bahkan telah menyiapkan fasilitas ramah difabel untuk mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus.

“Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak membeda-bedakan. Semua elemen masyarakat harus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, termasuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi,” tegasnya.

Peran Strategis Kepala Madrasah

Sesi utama menghadirkan H. Syaiful Nuri, Anggota DPR RI Komisi VIII, sebagai narasumber. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa madrasah inklusif adalah lembaga pendidikan yang memberi kesempatan belajar bagi semua anak tanpa memandang latar belakang maupun kondisi.

Ia menekankan peran penting kepala madrasah sebagai pemimpin yang bukan hanya mengelola administrasi, tetapi juga menanamkan nilai inklusif dalam budaya madrasah. Kepala madrasah diharapkan mampu mendorong guru melakukan pemetaan kebutuhan siswa, menyesuaikan metode belajar, dan membangun kolaborasi dengan guru pendamping khusus, orang tua, serta tenaga profesional lainnya.

Beliau juga mendorong madrasah untuk menyusun roadmap menuju madrasah inklusif, termasuk penyesuaian kurikulum, pembentukan tim layanan inklusi, serta pelatihan guru.

“Madrasah inklusif bukan hanya kebijakan pendidikan, melainkan wujud nyata nilai kemanusiaan dan ajaran Islam yang menghargai setiap individu sebagai ciptaan Allah yang unik dan berharga,” pungkasnya.