.png)
Malang, JATIMSATUNEWS.COM
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang, Arief Wajyudo, menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan masyarakat, terutama dari kalangan pesantren dan santri, yang menuntut pencabutan izin siaran stasiun televisi Trans7.
Dukungan ini disuarakan menyusul adanya konten tayangan yang dinilai mencederai nilai-nilai pesantren, para kyai, dan komunitas santri.
Menurut Arief, apa yang dilakukan Trans7 bukan hanya soal pelanggaran etika jurnalistik, tetapi sudah menyentuh hal-hal mendasar yang menjadi jati diri bangsa: tata krama, adab, dan penghormatan terhadap simbol-simbol agama dan budaya.
“Kami dari Fraksi PKB Kota Malang dengan tegas mendukung gerakan masyarakat, khususnya para santri, untuk menuntut pencabutan izin siaran Trans7. Ini bukan persoalan lokal lagi, ini sudah menyangkut harga diri bangsa,” ujar Arief Wajyudo kepada media.
Arief menambahkan, masyarakat Malang, khususnya kalangan pesantren, merasa terluka dengan konten yang disiarkan oleh Trans7 dan menilai bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja.
Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa peristiwa ini telah menjadi perhatian nasional dan tidak bisa lagi dianggap sebagai konflik antara satu lembaga penyiaran dan satu komunitas pesantren di daerah.
“Ini bukan sekadar masalah antara Trans7 dan pesantren di Malang. Ini sudah menjadi masalah nasional karena pelanggaran terhadap norma adab dan tata krama yang menjadi bagian penting dari budaya bangsa Indonesia,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa reaksi masyarakat adalah bentuk kekecewaan terhadap media yang seharusnya menjadi saluran edukasi, bukan justru memicu polemik yang melukai nilai-nilai agama dan tradisi.
“Dari sisi hukum, kami menghormati dan mendukung langkah PBNU sebagai organisasi induk. Namun kami di daerah menegaskan bahwa dukungan moral dan politik tetap diberikan penuh, karena ini menyangkut aspirasi nyata masyarakat,” kata Arief.
Ia juga mendorong agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera turun tangan dan mengambil sikap tegas terhadap Trans7.
“Media punya tanggung jawab besar dalam membentuk opini publik. Kalau lembaga penyiaran sudah tak sensitif terhadap nilai-nilai luhur bangsa, maka kepercayaan publik akan runtuh. Maka wajar jika masyarakat meminta izin siaran dicabut,” imbuhnya.
Gerakan desakan terhadap Trans7 terus bergulir. Di Kota Malang sendiri, sejumlah komunitas santri, organisasi masyarakat, dan elemen mahasiswa sudah menyatakan sikap protes mereka secara terbuka.
Aksi-aksi solidaritas juga mulai bermunculan, menandakan bahwa ini bukan kemarahan sesaat, melainkan bentuk keprihatinan mendalam terhadap kondisi media nasional.
Arief berharap semua pihak bisa menyikapi peristiwa ini dengan kepala dingin, namun tetap serius dalam menuntut tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
“Kami ingin menjaga ketertiban, tapi juga menjaga marwah pesantren. Kami ingin menyampaikan pesan moral, bukan hanya kritik. Ini adalah bentuk cinta kami terhadap bangsa, terhadap budaya, terhadap nilai-nilai luhur yang diajarkan para kyai dan guru-guru kami,” pungkasnya.HM
Menurut Arief, apa yang dilakukan Trans7 bukan hanya soal pelanggaran etika jurnalistik, tetapi sudah menyentuh hal-hal mendasar yang menjadi jati diri bangsa: tata krama, adab, dan penghormatan terhadap simbol-simbol agama dan budaya.
“Kami dari Fraksi PKB Kota Malang dengan tegas mendukung gerakan masyarakat, khususnya para santri, untuk menuntut pencabutan izin siaran Trans7. Ini bukan persoalan lokal lagi, ini sudah menyangkut harga diri bangsa,” ujar Arief Wajyudo kepada media.
Arief menambahkan, masyarakat Malang, khususnya kalangan pesantren, merasa terluka dengan konten yang disiarkan oleh Trans7 dan menilai bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja.
Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa peristiwa ini telah menjadi perhatian nasional dan tidak bisa lagi dianggap sebagai konflik antara satu lembaga penyiaran dan satu komunitas pesantren di daerah.
“Ini bukan sekadar masalah antara Trans7 dan pesantren di Malang. Ini sudah menjadi masalah nasional karena pelanggaran terhadap norma adab dan tata krama yang menjadi bagian penting dari budaya bangsa Indonesia,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa reaksi masyarakat adalah bentuk kekecewaan terhadap media yang seharusnya menjadi saluran edukasi, bukan justru memicu polemik yang melukai nilai-nilai agama dan tradisi.
“Dari sisi hukum, kami menghormati dan mendukung langkah PBNU sebagai organisasi induk. Namun kami di daerah menegaskan bahwa dukungan moral dan politik tetap diberikan penuh, karena ini menyangkut aspirasi nyata masyarakat,” kata Arief.
Ia juga mendorong agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera turun tangan dan mengambil sikap tegas terhadap Trans7.
“Media punya tanggung jawab besar dalam membentuk opini publik. Kalau lembaga penyiaran sudah tak sensitif terhadap nilai-nilai luhur bangsa, maka kepercayaan publik akan runtuh. Maka wajar jika masyarakat meminta izin siaran dicabut,” imbuhnya.
Gerakan desakan terhadap Trans7 terus bergulir. Di Kota Malang sendiri, sejumlah komunitas santri, organisasi masyarakat, dan elemen mahasiswa sudah menyatakan sikap protes mereka secara terbuka.
Aksi-aksi solidaritas juga mulai bermunculan, menandakan bahwa ini bukan kemarahan sesaat, melainkan bentuk keprihatinan mendalam terhadap kondisi media nasional.
Arief berharap semua pihak bisa menyikapi peristiwa ini dengan kepala dingin, namun tetap serius dalam menuntut tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
“Kami ingin menjaga ketertiban, tapi juga menjaga marwah pesantren. Kami ingin menyampaikan pesan moral, bukan hanya kritik. Ini adalah bentuk cinta kami terhadap bangsa, terhadap budaya, terhadap nilai-nilai luhur yang diajarkan para kyai dan guru-guru kami,” pungkasnya.HM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?