DPD RI Lia Istifhama Tanggapi Keluhan Distribusi MBG Saat Reses

Dapat Keluhan Distribusi MBG saat Reses di 14 Kota/Kabupaten, Senator Lia Istifhama Dorong Pembentukan Sub-SPPG Daerah

SURABAYA| JATIMSATUNEWS.COM: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat kini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan legislatif daerah. Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah ini diharapkan mampu menjadi langkah strategis dalam menurunkan angka stunting dan memperkuat ketahanan sumber daya manusia sejak dini.

Namun, dalam pelaksanaannya, program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 133 anak di Jawa Timur dilaporkan mengalami keracunan makanan yang diduga berasal dari program MBG, dengan kasus terbaru terjadi di Pamekasan dan Magetan.

Menangapi kondisi tersebut, Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mendorong agar pemerintah melakukan inventarisasi materi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan tata kelola dan keamanan pangan dalam program MBG.

Dalam agenda reses di 14 kota/kabupaten se-Jawa Timur, Ning Lia sapaan akrabnya mendapatkan sejumlah masukan dari masyarakat, terutama terkait keterlambatan distribusi, minimnya sarana penyimpanan makanan, serta belum seragamnya standar penyedia dapur di berbagai daerah.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang sangat baik dan patut didukung bersama. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan dengan cermat agar tujuan peningkatan gizi anak benar-benar tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan,” ujar Ning Lia di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

Senator yang dikenal aktif dalam isu sosial dan pendidikan itu menjelaskan bahwa MBG tidak hanya tentang pemberian makan gratis, tetapi mencakup rangkaian tata kelola yang harus memenuhi prinsip keamanan pangan dan gizi seimbang. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, pendistribusian, hingga standar pelayanan pangan dan gizi (SPPG) di tingkat daerah.

Wakil rakyat yang juga dinobatkan sebagai Senator Terpopuler dan Paling Disukai di Jawa Timur versi ARCI ini menilai, penting pembentukan sub-SPPG di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, keberadaan sub-SPPG akan memperkuat koordinasi, mempercepat evaluasi, serta memastikan setiap rantai distribusi makanan terjaga mutunya.

“Jika ada pengawasan lokal yang kuat dan terstruktur, potensi makanan dasar, tercemar, atau menimbulkan keracunan bisa ditekan semaksimal mungkin,” tegasnya.

Selain itu, Putri KH. Maskur Hasyim tersebut juga mendorong agar pelaku UMKM katering yang menjadi mitra program MBG mendapatkan pendampingan dan pelatihan tentang higienitas, pengemasan, dan manajemen penyimpanan makanan. Hal ini, menurut Lia, akan membantu pemerintah bahwa manfaat program benar-benar sampai kepada anak-anak tanpa mengorbankan aspek kesehatan.

“Program utama Tujuan ini adalah meningkatkan gizi generasi muda sehingga perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sehingga pelaksanaan MBG di lapangan berjalan lancar,” harap senator asal Jatim tersebut. (Ans)