Senator DPD RI Lia Istifhama Belajar dari Gejolak Nepal: Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Hidupkan Kembali Penataran P4

Senator Peduli Pendidikan DPD RI Lia Istifhama Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Dorong Kembali Hidupkan Penataran P4: Belajar dari Gejolak Nepal

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Senator DPD RI asal Jawa Timur yang populer sebagai wakil rakyat peduli pendidikan Dr. Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, kembali menegaskan pentingnya penguatan pendidikan ideologi kebangsaan bagi masyarakat dan elit politik. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar di Surabaya, Jumat (12/9/2025).

Dalam forum tersebut, Ning Lia tidak hanya menyoroti persoalan nasional, tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika politik global. Ia menyinggung gejolak politik di Nepal yang memicu demonstrasi besar-besaran hingga berujung pada pengunduran diri Presiden Ram Chandra Poudel dan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Kerusuhan bahkan sempat menyeret Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel yang menjadi korban tindakan represif demonstran.

“Ketika fondasi ideologi tidak kokoh, stabilitas negara menjadi sangat rapuh. Apa yang terjadi di Nepal menjadi cermin betapa pentingnya komitmen kebangsaan yang harus terinternalisasi di kalangan elit politik,” ujar putri KH. Maskur Hasyim itu.

Untuk mencegah kerentanan serupa di Indonesia, Ning Lia mendorong agar Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) kembali dihidupkan, khususnya sebagai syarat bagi calon anggota legislatif (caleg).

Menurutnya, penataran P4 tidak sekadar formalitas, melainkan mekanisme penyaringan moral dan ideologi bagi para calon pemimpin.
“Jika caleg sejak awal dibekali penataran P4, maka mereka tidak hanya memahami, tetapi juga menghayati Pancasila dalam setiap keputusan politik. Dengan begitu, loyalitas terhadap bangsa dan negara bisa teruji sejak dini,” tegasnya.

Ning Lia menekankan ada tiga tujuan utama penataran P4:

Menjamin pemahaman komprehensif terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.
Mencegah infiltrasi ideologi asing, seperti komunisme, radikalisme, maupun paham transnasional yang mengancam jati diri bangsa.
Membentuk loyalitas politik berbasis Pancasila dan UUD 1945 sehingga setiap kebijakan selalu berpihak pada kepentingan nasional.

Secara historis, penataran P4 pernah dijalankan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 (BP7) dengan dasar hukum Tap MPR No. II/MPR/1978. Sertifikat kelulusan penataran bahkan menjadi syarat administratif bagi mereka yang akan menduduki jabatan publik. Meskipun regulasi tersebut sudah tidak berlaku, Ning Lia menilai semangatnya masih sangat relevan untuk dikontekstualisasikan dengan kebutuhan politik kontemporer.

“Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya piawai dalam politik praktis, tetapi juga berkarakter ideologis. Penataran P4 bagi caleg akan menjadi filter strategis untuk memastikan mereka benar-benar berkomitmen pada Pancasila,” ujarnya.

Lebih jauh, Senator terkenal dengan jargon Cantik, (Cerdas Kreatif dan Inovatif) Ning Lia mengingatkan bahwa Empat Pilar MPR RI – Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika – tidak boleh direduksi menjadi sekadar slogan. Pilar-pilar tersebut, katanya, harus diimplementasikan secara nyata dalam tata kelola politik, khususnya dalam proses rekrutmen calon pemimpin bangsa.

“Pemimpin adalah teladan. Karena itu, caleg wajib melewati proses penataran P4 agar tidak hanya memahami ideologi bangsa secara tekstual, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan bernegara,” pungkas Ning Lia. (ANS)