![]() |
Lia Istifhama, anggota DPD RI Jawa Timur mengajak warga Jatim menjaga nilai demokrasi dengan menghindari aksi unfaedah./dok.Lia Istifhama Center |
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM - Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur, Lia Istifhama, mengajak masyarakat Jatim untuk menghindari aksi tidak bermanfaat alias unfaedah.
Menurutnya, nilai demokrasi tetap bisa dijaga tanpa perlu aksi unfaedah.
Pernyataan ini diungkapkan senator Lia Istifhama saat menanggapi adanya rencana aksi 3 September mendatang.
Menurut senator yang identik dengan tagline Cerdas Inovatif dan Kreatif (Cantik) ini, aksi yang dinilai inkonstitusional tersebut justru dapat merusak nilai luhur demokrasi yang sudah dibangun dengan penuh perjuangan.
Perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini menegaskan dengan keberadaan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pasal ini memang memberikan jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan itu tidak boleh dimaknai secara harfiah dan absolut tanpa batas.
"Demokrasi yang sehat selalu membutuhkan koridor hukum, etika, dan tanggung jawab moral. Jika dilanggar, justru akan menimbulkan keresahan dan preseden buruk bagi masyarakat, terutama generasi muda," ungkap Lia melalui rilis yang diterima JSN, Sabtu (23/8).
Lia mengingatkan ketentuan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan setiap orang berhak hidup damai dan tenteram.
"Setiap bentuk aksi yang berpotensi mengganggu kondusivitas berarti merampas hak orang lain untuk hidup damai. Itu bisa dikategorikan pelanggaran HAM," imbuhnya.
Menurut senator muda ini, Indonesia tengah berada pada momentum penting dalam kancah global. Yakni, melalui program Go to Global yang digagas Presiden Prabowo, termasuk kerja sama strategis seperti EU CEPA, yang menempatkan Jawa Timur sebagai pusat perdagangan internasional.
"Momentum emas ini jangan sampai tercoreng oleh aksi-aksi yang tidak konstruktif. Justru, kita harus menjaga stabilitas agar capaian bangsa tidak terganggu," tuturnya.
"Jadi, kalau tujuan berpendapat untuk menodai kedamaian, saya kira tidak elok dan bukan modelling atau teladan yang baik untuk negeri ini," imbuhnya.
Lia mengingatkan bahwa, Indonesia memiliki PR besar, yaitu berupaya untuk semakin maju dengan 'go to global'. Kesepakatan dagang juga telah dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto dengan benua Eropa dan Amerika, serta menjadikan Jawa Timur sebagai barometer utama perdagangan.
"Maka, jangan sampai semangat bekerja ini diprovokasi dengan sikap-sikap unfaedah. Masyarakat butuh stimulus berkarya dan bekerja. Bagi yang suka panjat sosial demi popularitas, memang itu hak pribadinya, tapi jangan mengganggu kondusivitas dan produktivitas tinggi dari masyarakat Jawa Timur," tegasnya.
Ning Lia yang pernah ikut demonstrasi di masa lalu menegaskan, aksi publik tetap sah sejauh tuntutannya jelas, jalurnya konstitusional, dan orientasinya berupa solusi.
"Demonstrasi yang sehat itu normal. Tapi jangan sampai menuntut hal-hal imajinatif yang justru menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan rakyat," ujarnya.
Menurutnya, perjuangan bangsa selama ini tidak pernah dilakukan dengan tindakan anarkis, melainkan lewat perjuangan terarah, penuh pengorbanan, dan menjunjung tinggi nilai kebangsaan. Hal itu yang menurutnya harus diwariskan kepada generasi penerus.
"Tugas kita sebagai orang tua adalah memberi teladan. Anak-anak harus dididik agar tidak terjebak pada aksi-aksi yang kontraproduktif. Era media sosial semakin memperberat tantangan, maka kita dituntut bijak agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi sepotong-sepotong," imbaunya.
Keponakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ini juga mengingatkan kembali bahwa demokrasi bukan hanya tentang kebebasan untuk berpendapat, tetapi juga tentang tanggung jawab.
"Menjadi warga negara yang baik berarti menjaga ruang publik tetap sehat, damai, dan produktif. Aksi 3 September harus jadi momentum introspeksi, yaitu apakah langkah kita mendidik generasi, atau justru memberi contoh yang keliru," tandasnya. ***
Editor: YAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?