.png)
“Sudah hampir setengah tahun SKB Tiga Menteri ini diterbitkan, tetapi di lapangan baru empat kabupaten/kota saja yang benar-benar melaksanakan. Sisanya masih dalam tahap proses, bahkan ada yang belum mulai sama sekali,” ujarnya.
Menurut H. Makhrus, dukungan dari kepala daerah sangat dibutuhkan agar program nasional pembangunan tiga juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto bisa berjalan optimal. Ia menilai ketidaksiapan daerah menjadi hambatan besar bagi terealisasinya target tersebut.
“Program ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kalau semua kabupaten/kota mendukung dan menggratiskan BPHTB serta PBG, kami optimis bisa mempercepat pencapaian target 3 juta rumah. Tapi kalau begini terus sulit, bahkan tahun ini saja penjualannya malah menurun,” tegasnya.
Ia juga menyebut hal tersebut sesudah bertemu dengan pihak Bank Tabungan Negara (BTN), tren penjualan rumah justru menunjukkan penurunan akibat belum maksimalnya kebijakan ini dijalankan oleh pemerintah daerah.
H. Makhrus berharap agar seluruh kepala daerah segera memberikan dukungan serius terhadap kebijakan pusat.
“Program Presiden Prabowo itu bagus-bagus. Salah satunya ya ini, pembangunan 3 juta rumah. Yang kedua, program makan bergizi gratis. Ini semua untuk rakyat. Maka kepala daerah wajib mendukung,” tandasnya.
Abah Joni dan H. Makhrus: Dukungan Daerah adalah Kunci
Dalam kesempatan yang sama, Penasehat DPD APERSI Jatim yang juga Ketua KONI Kota Malang R. Djoni Sudjatmoko atau Abah Joni, turut menyoroti pentingnya komitmen pemerintah daerah terhadap regulasi pusat.
“Kalau pemerintah daerah mengikuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri, seharusnya mereka mulai bergerak. Tim dari Kemendagri sudah turun ke Jawa Timur untuk melihat perkembangan pelaksanaan SKB Tiga Menteri. Harapan kami, ini jadi prioritas bagi kabupaten/kota,” ucap Abah Joni.
Ia menambahkan, insentif berupa pembebasan BPHTB yang mencapai Rp. 4 juta per unit dan pembebasan PBB sekitar Rp1 juta, sangat membantu masyarakat sekaligus mendorong semangat para pengembang perumahan.
Namun, ia juga menyoroti masalah lain yang menghambat pengembangan rumah rakyat, yakni kebijakan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
“Banyak lahan kering yang justru dijadikan LSD. Padahal itu potensial untuk perumahan. Ini membuat pengembang tidak bisa bergerak,” ujarnya.
Dengan berbagai hambatan yang masih dihadapi, DPD APERSI Jawa Timur mengajak seluruh kepala daerah di provinsi ini untuk segera bertindak mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo. Tanpa dukungan nyata dari daerah, mimpi membangun tiga juta rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah akan sulit tercapai.
Adapun daerah yang sudah, masih proses dan belum melaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Kategori telah melaksanakan program ini secara nyata dan tanggap hanya 3 daerah yakni:
- Bondowoso Kota
- Tulungagung Kota
- Lumajang Kota
2. Sementara beberapa daerah menunjukkan perhatian melalui antara lain:
- Banyuwangi Kota
- Situbondo Kota
- Pasuruan Kabupaten
- Malang Kota
- Tulungagung Kota
- Gresik Kota
3. Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori “TIDAK ADA” perhatian apalagi pelaksanaan kebijakan antara lain daerah-daerah seperti
Pasuruan Kota,
Blitar Kota,
Trenggalek Kota,
Ponorogo Kota,
Lamongan Kota
Tuban Kota
Ketimpangan ini menunjukkan perlunya dorongan dan perhatian lebih dari pemerintah provinsi maupun pusat agar seluruh daerah di Jawa Timur bisa bergerak serentak dan adil dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya dalam hal kepemilikan rumah melalui kebijakan pembebasan BPHTB. Ans
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?