Drama Paripurna DPRD Sidoarjo: Bupati Minta Maaf, Legislator Walk Out

Drama paripurna DPRD Sidoarjo, Bupati Subandi minta maaf atas pernyataannya yang kontroversial, namun sejumlah legislator dari berbagai fraksi memilih walk out

SIDOARJO | JATIMSATUNEWS.COM - Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo menjadi saksi ketegangan politik yang memuncak pada Selasa sore (17/6/2025), saat Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas ucapannya yang sempat viral dan menyulut kontroversi. Namun niat baik itu tidak sepenuhnya diterima, sejumlah legislator justru memilih meninggalkan ruang sidang dalam aksi walk out (WO) yang dramatis.

Dalam suasana yang biasanya penuh formalitas, sidang paripurna berubah menjadi arena emosional. Dari podium kehormatan, Bupati Subandi menyampaikan permintaan maaf:

“Kalimat yang menimbulkan friksi politik berkepanjangan... dengan segala kerendahan hati sebagai jiwa seorang pemimpin dan kenegarawanan, demi menciptakan situasi yang tenteram dan kondusif. Kami mohon maaf setulusnya. Semoga friksi ini bisa berakhir.”

Tepuk tangan dari sebagian peserta sidang mengiringi pidato tersebut. Namun tidak semua fraksi terkesan. Sejumlah anggota dewan dari Fraksi Gerindra, PDIP, PAN, Demokrat-NasDem, PKS, dan sebagian PKB memilih keluar ruangan.

Friksi Pokir: Dari Ucapan ke Aksi

Permintaan maaf itu merespons pernyataan Subandi sebelumnya yang menyebut DPRD “kerjanya hanya menghambur-hamburkan uang” terkait dana Pokok Pikiran (Pokir). Ucapan itu viral dan dianggap melecehkan lembaga legislatif.

Puncak ketegangan terjadi saat interupsi keras datang dari Bambang Pujianto (Gerindra), “Kami dari Fraksi Gerindra beserta beberapa fraksi lain, merasa tidak puas. Maka pak ketua pimpinan, kami WO.”

Aksi itu menjadi pemicu domino: PDIP (9 anggota), Gerindra (9), PAN (4), Demokrat-NasDem (3), PKS dan PPP (4), serta sebagian PKB (10 dari 15 anggota) ikut walk out. Hanya Fraksi Golkar dan sebagian PKB yang tetap bertahan di ruang sidang.

Maaf yang Dipertanyakan

Menurut Kusumo Adi Nugroho, legislator PDIP, permintaan maaf Bupati dianggap tidak tulus dan terlalu normatif.

“Permintaan maafnya kurang spesifik dan tidak serius. Kurang straight to the point,” ujarnya.

Namun berbeda dengan Fraksi Golkar. Ketua Fraksinya, M. Nizar, mengajak seluruh pihak untuk move on.

“Kami menerima maaf itu dengan lapang dada. Ucapan yang dulu menyakiti sudah ditebus. Jadi apa lagi yang kurang?”

Nizar juga mengingatkan bahwa aksi walk out bisa mencoreng citra legislatif di mata publik dan menciptakan kesan tarik ulur ego politik semata.

PKB: Antara Netralitas dan Evaluasi

Ketua Fraksi PKB, Moh. Dhamroni Chudlori, menegaskan bahwa sikap WO dari sebagian anggotanya adalah keputusan pribadi, bukan sikap resmi fraksi.

“Kalau masalah ada anggota yang keluar, itu pribadi ya. Kami, secara fraksi, sudah menerima maaf Bupati.”

Meski begitu, Dhamroni tak menampik perlunya evaluasi terhadap anggota yang tak patuh pada keputusan fraksi.

Demokrasi dan Luka yang Tak Mudah Sembuh

Peristiwa ini menjadi cermin dinamika demokrasi lokal. Maaf pemimpin tidak selalu cukup untuk menambal luka politik. Bagi para legislator yang kecewa, walk out bukan sekadar aksi meninggalkan sidang—melainkan ekspresi atas rasa yang tidak terwakili oleh pidato resmi.

Warga pun ikut menyuarakan harapan. Yasmin, warga Sidoarjo Kota, berharap konflik ini segera berakhir.

“Moga aja konflik elite pejabat dan anggota dewan tidak berkepanjangan. Karena pasti berdampak ke pembangunan yang kami nanti-nantikan.”

Kini, publik menanti apakah permintaan maaf itu menjadi akhir dari polemik atau justru membuka babak baru dalam panggung politik Sidoarjo.(zeera)