Bungkam Saat Dihubungi, Komisi II DPRD Sampang Soroti Kinerja Dinas Pertanian

SAMPANG |  JATIMSATUNEWS.COM: Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sampang tengah menjadi sorotan tajam dari Komisi II DPRD Sampang. Sorotan ini bermula dari keluhan para anggota dewan yang merasa diabaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Ir. Suyono, saat hendak melakukan koordinasi terkait berbagai persoalan petani di lapangan. 

Komunikasi yang dinilai mandek dan tertutup ini dianggap menghambat jalannya fungsi pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat oleh legislatif.

Menurut anggota Komisi II, pihaknya telah berulang kali mencoba menjalin komunikasi langsung dengan Kepala Dinas Pertanian, baik melalui panggilan telepon maupun pesan singkat. Namun, semua upaya tersebut tidak mendapat respons.

“Kami sudah berusaha menghubungi berkali-kali untuk menyampaikan aspirasi petani, tapi tidak ada respons sama sekali. Kepala dinas terkesan bungkam dan menghindar. Ini bukan persoalan pribadi, ini menyangkut kepentingan masyarakat luas yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian,” tegas salah satu anggota Komisi II kepada media.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keluhan dari petani terkait ketersediaan pupuk, program bantuan alat pertanian, hingga penanganan hama dan cuaca ekstrem memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah melalui dinas teknis. Tanpa komunikasi yang baik, maka proses pengambilan kebijakan pun menjadi terhambat.

Saat dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, Ir. Suyono, menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah berniat mengabaikan panggilan dari pihak DPRD. 

Ia mengklaim bahwa masalah teknis menjadi penyebab utama dirinya tidak menerima panggilan tersebut.

“Bukan saya tidak mau merespons, tapi ada kendala teknis. Kalau nomor tidak tersimpan, biasanya panggilan tidak muncul atau tidak masuk ke perangkat saya. Jadi saya benar-benar tidak tahu kalau ada komunikasi dari Komisi II,” ujarnya.

Namun, penjelasan tersebut dinilai tidak cukup oleh Komisi II. Mereka menilai seharusnya seorang pejabat publik memiliki standar komunikasi dan koordinasi yang lebih profesional, apalagi dengan lembaga legislatif yang merupakan mitra resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Jika perlu, kami akan mengusulkan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pertanian agar ke depan komunikasi antarinstansi bisa lebih terbuka dan responsif. Kita berbicara soal pelayanan publik, bukan urusan pribadi atau ego sektoral,” tegas salah satu anggota dewan.

Komisi II berharap kejadian ini menjadi evaluasi bersama, baik bagi internal pemerintah daerah maupun seluruh pemangku kepentingan, agar permasalahan petani di Kabupaten Sampang dapat direspon dengan cepat dan tepat. Terlebih, sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Sampang yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak.

Pewarta: Bn