BANGKALAN | JATIMSATUNEWS.COM: Kejaksaan Negeri Bangkalan dinilai tidak serius dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Desa (Kades) Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah Bangkalan Madura, berinisial SA (34). SA telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi alokasi Dana Desa (ADD) oleh Polres Bangkalan pada 29 Juli 2022.
Meskipun berkas kasus tersebut telah lama dilimpahkan ke Kejari Bangkalan, tokoh yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2023, belum ada kejelasan mengenai nasib hukum tersangka. Tokoh tersebut mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya proses hukum dengan jawaban yang masih dalam tahap proses.
Menurut tokoh muda Pegiat Anti Korupsi Bangkalan (AR), Kejari Bangkalan terkesan tidak serius dalam menangani kasus korupsi, bahkan dugaannya menyebutkan bahwa banyak kasus serupa yang "hilang jejaknya". AR menduga bahwa mandulnya Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam menangani kasus-kasus korupsi telah merugikan perekonomian negara dan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
"𝙺𝚎𝚓𝚊𝚛𝚒 𝚜𝚎𝚘𝚕𝚊𝚑-𝚘𝚕𝚊𝚑 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚖𝚎𝚖𝚒𝚕𝚒𝚔𝚒 𝚝𝚊𝚛𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚊𝚝 𝚍𝚒𝚑𝚊𝚍𝚊𝚙𝚔𝚊𝚗 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚓𝚊𝚋𝚊𝚝 𝚙𝚎𝚖𝚎𝚛𝚒𝚗𝚝𝚊𝚑 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚎𝚛𝚕𝚒𝚋𝚊𝚝 𝚔𝚘𝚛𝚞𝚙𝚜𝚒. 𝙼𝚎𝚛𝚎𝚔𝚊 𝚝𝚞𝚝𝚞𝚙 𝚖𝚊𝚝𝚊 𝚍𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚕𝚒𝚗𝚐𝚊, 𝚍𝚒𝚍𝚞𝚐𝚊 𝚔𝚊𝚛𝚎𝚗𝚊 '𝚖𝚊𝚜𝚞𝚔 𝚊𝚗𝚐𝚒𝚗'," ujar tokoh tersebut.
Ancaman surat kepada Kejati Ibu Mia Amiati dan Komisi Kejaksaan diungkapkan AR jika tersangka tidak segera ditahan, sementara juga mengungkapkan keraguan terhadap integritas sejumlah oknum di lingkungan Kejaksaan yang disebutnya "main-main".
Tidak ditahannya tersangka dalam waktu lebih dari satu tahun sejak penetapan status tersangka merupakan bukti ketidakseriusan Kejari Bangkalan dalam menangani kasus korupsi yang mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum.
