.png)
Ketua PWI Malang Raya Cahyono
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Hiruk pikuk tanggapan terhadap pers akhir-akhir ini memantik insan pers bersuara, dari Demo hingga dialog. Ketua PWI Malang Raya Cahyono menanggapi hal tersebut menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah dan insan pers menjadi fondasi penting dalam menjaga demokrasi bangsa ini. Juga memperkuat ruang dialog publik, serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi di era digital, Minggu (2/8/2026).
Menurutnya perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan besar bagi kehidupan demokrasi. Karena itu, ruang publik yang sehat, inklusif, dan adil harus terus dijaga agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pesatnya arus informasi dan tantangan era digital membuat keberadaan ruang publik yang sehat, inklusif, dan adil menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan demokrasi. Pemerintah bersama insan pers harus terus menjaga ruang dialog publik yang konstruktif guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa," tegas Cahyono.
Ia menegaskan, pers sebagai pilar keempat demokrasi (The Fourth Estate) memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang independen, akurat, dan terverifikasi kepada masyarakat. Selain menjalankan fungsi pengawasan (watchdog) terhadap kebijakan publik, media juga menjadi jembatan penyampai aspirasi masyarakat sekaligus garda terdepan dalam menangkal penyebaran hoaks, disinformasi, dan berbagai narasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
Di sisi lain, pemerintah juga dinilai memiliki komitmen untuk menjamin kebebasan pers serta keterbukaan informasi publik. Sikap terbuka terhadap kritik yang membangun menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel.
Menurut Cahyono, dialog dan kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Perbedaan pandangan harus disikapi melalui komunikasi yang baik dan saling menghormati, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang merusak persatuan.
"Kebebasan berpendapat dan keberagaman perspektif adalah aset bangsa yang harus dirawat bersama. Persatuan bangsa tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari dialog yang terbuka, jujur, dan bermartabat. Hubungan yang saling menghormati antara pemerintah dan media massa menjadi kunci utama agar demokrasi berjalan sehat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar mampu memilah informasi yang benar di tengah maraknya konten yang belum terverifikasi. Sikap kritis harus tetap diimbangi dengan etika dalam menyampaikan pendapat, serta menolak segala bentuk ujaran kebencian maupun provokasi yang dapat memicu polarisasi.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, pers, dan masyarakat, diharapkan ruang dialog publik tetap terjaga sebagai sarana membangun solusi bersama. Sinergi tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika perkembangan informasi yang semakin cepat. Ans
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?