.png)
Ketua DPC LPKAN Gus Mus Pamekasan foto bersama di depan gedung sekretariat.
PAMEKASAN | JATIMSATUNEWS.COM: Ketua DPC LPKAN Indonesia Kabupaten Pamekasan, Gus Mus, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal. Dukungan tersebut sekaligus dibarengi dengan permintaan agar pemerintah tetap memberikan perlindungan terhadap petani tembakau, buruh linting, serta pelaku UMKM yang menggantungkan hidup dari industri hasil tembakau di Madura.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan menyusul keberhasilan Bea Cukai Madura memusnahkan barang bukti sebanyak 217.089.000 batang rokok ilegal dengan estimasi potensi kerugian negara mencapai Rp197 miliar. Menurut Gus Mus, langkah penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan bentuk perlindungan terhadap penerimaan negara sekaligus industri legal yang selama ini telah mematuhi ketentuan perundang-undangan.
"Kami atas nama DPC LPKAN Indonesia Kabupaten Pamekasan mendukung penuh langkah tegas DPD LPKAN Jawa Timur dalam memberantas rokok ilegal. Praktik ini jelas merugikan negara dan mematikan usaha industri legal yang sudah taat aturan," tegas Gus Mus di Pamekasan, Jumat (1/8/2026).
Dukungan tersebut sejalan dengan pernyataan resmi Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD LPKAN Indonesia Jawa Timur, Rouli D. Marbun, S.H., M.H., yang sebelumnya menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal sebagai bagian dari upaya menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
Meski demikian, Gus Mus mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah di sektor pertembakauan harus disusun secara proporsional dan tidak mengorbankan masyarakat kecil, khususnya di Pulau Madura yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil tembakau nasional.
Menurutnya, ribuan keluarga di Madura menggantungkan kehidupan pada sektor tembakau, mulai dari petani, buruh linting, hingga pelaku usaha kecil yang menjadi bagian dari mata rantai industri hasil tembakau.
"Madura ini sentra tembakau. Ribuan keluarga hidup dari sektor ini. Kami meminta kebijakan nasional jangan sampai uji coba di sektor industri hasil tembakau justru mengorbankan petani dan industri kecil di daerah. Kebijakan harus adil dan berpihak," ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, DPC LPKAN Indonesia Kabupaten Pamekasan mendorong empat langkah strategis yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, aparat penegak hukum diminta bertindak proaktif dan tegas dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa pandang bulu. Kedua, pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi petani tembakau, buruh linting, dan pelaku UMKM yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat Madura.
Ketiga, setiap kebijakan baru di bidang cukai dan industri hasil tembakau perlu didasarkan pada kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sektor riil. Keempat, pemerintah diharapkan membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga setiap kebijakan dapat dirumuskan secara partisipatif dan berkeadilan.
Gus Mus menegaskan, pemberantasan rokok ilegal tidak boleh dipertentangkan dengan upaya melindungi petani maupun industri legal. Menurutnya, keduanya dapat berjalan beriringan melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan negara sekaligus kesejahteraan masyarakat.
"Kami sepakat dengan DPD LPKAN Jatim. Prinsipnya jelas, hukum harus tegak, negara harus untung, petani dan industri legal di Madura tidak boleh buntung," ujarnya.
Dengan sikap resmi tersebut, DPC LPKAN Indonesia Kabupaten Pamekasan berharap pemberantasan rokok ilegal terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, sembari memastikan keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal tetap terlindungi dan mampu memberikan manfaat bagi perekonomian daerah.
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?