.png)
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Malang, 10 Agustus 2026, secara daring melalui media teams, Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan Juli 2026. Rilis APBN ini dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Kinerja Sistem Informasi Ditjen Perbendaharaan dan Optimalisasi IKPA Triwulan III 2026, yang merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Pada awal paparan, Muhammad Rusna menjelaskan terkait kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Malang pada 5 Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Juli 2026 realisasi pendapatan mencapai Rp69,85 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 7,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y). Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak penghasilan sebesar Rp4,08 Triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 18,82% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp6,93 Triliun atau tumbuh sebesar 3,85% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp54,55 Triliun tumbuh sebesar 4,54% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp280,04 Miliar atau 95,74% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 2,49% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Kinerja belanja negara sampai dengan 31 Juli 2026 mencapai Rp7,66 Triliun atau sekitar 60,18% dari total pagu anggaran sebesar Rp12,73 Triliun. Ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp3,53 Miliar (58,67%) mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 8,17% (y-o-y). Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi belana pegawai sebesar Rp2,58 Triliun (67,19%), realisasi belanja barang sebesar Rp853,42 Miliar (47,63%), dan realisasi belanja modal sebesar Rp99,06 Miliar (25,48%). Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp4,13 Triliun (61,53%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp2,69 Triliun atau 64,94% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp948,13 Miliar atau 53,84% dari alokasi pagu TA 2026.
Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp201,34 Miliar. Sampai dengan 31 Juli 2026 telah terealisasi sebesar Rp79,47 Miliar (39,47%). Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Sampai dengan 31 Juli 2026 nilai transaksi penggunaan KKP sebesar Rp6,57 Miliar dengan jumlah transaksi sebanyak 2.645 transaksi.. Adapun kendala yang sering dialami satuan kerja dalam penggunaan KKP adalah adanya perubahan pemegang KKP di Satker dan belum diajukan perubahannya ke Bank
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?