Gus Kikin: Kebijakan Ekonomi Berbasis Pancasila untuk Perkuat Daya Saing UMKM

Ketua PWNU Jatim (Gus Kikin)

JOMBANG | JATIMSATUNEWS.COM: Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai tidak cukup dilakukan melalui bantuan permodalan semata. Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menegaskan, dibutuhkan kebijakan ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila agar pelaku UMKM memperoleh akses yang lebih adil dalam mengembangkan usahanya.

Menurut Gus Kikin, arah pembangunan ekonomi nasional sejatinya telah memiliki landasan yang jelas melalui Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, tantangan yang dihadapi saat ini bukan mencari konsep ekonomi baru, melainkan memastikan prinsip-prinsip tersebut benar-benar diterapkan dalam setiap kebijakan pemerintah.

Untuk mendorong hal tersebut, PWNU Jawa Timur menggagas forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila: Mengawal UMKM Naik Kelas. Forum ini akan menjadi ruang dialog antara pelaku usaha, akademisi, pemerintah, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha guna mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak kepada ekonomi kerakyatan.

“UMKM tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan. UMKM harus menjadi subjek pembangunan ekonomi nasional,” tegas Gus Kikin.

Ia menjelaskan, ukuran keberhasilan UMKM naik kelas bukan sekadar meningkatnya omzet maupun skala usaha. Lebih dari itu, pelaku usaha harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pembiayaan, teknologi, bahan baku, tenaga kerja, pasar, perlindungan usaha, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Naik kelas berarti memberikan UMKM akses yang lebih adil terhadap modal, teknologi, bahan baku, tenaga kerja, pasar, pendampingan, perlindungan, pengadaan pemerintah, dan kebijakan perpajakan yang proporsional,” ujarnya.

Melalui forum tersebut, PWNU Jawa Timur juga akan mengkaji berbagai regulasi lintas kementerian yang berkaitan dengan UMKM, mulai dari pembiayaan, perpajakan, perizinan, perdagangan, industri, pertanian, digitalisasi, standardisasi, hingga akses pasar. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar mempermudah pelaku usaha, bukan justru menambah hambatan.

Berbeda dengan forum diskusi formal, konsep cangkrukan dipilih karena dinilai lebih terbuka dan egaliter. Setiap peserta dapat menyampaikan pengalaman maupun kritik secara langsung tanpa sekat birokrasi.

Forum ini akan diselenggarakan secara bergilir setiap dua bulan di berbagai daerah agar persoalan UMKM dari berbagai wilayah dapat terakomodasi. Hasil pembahasan nantinya akan diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang terus dikawal implementasinya.

Menurut Gus Kikin, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tercermin dari tingginya pertumbuhan ekonomi maupun investasi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bertambahnya kesempatan kerja, berkembangnya UMKM, serta berkurangnya kesenjangan sosial.