.png)
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arief Wahyudi, kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, Senin (6/7/2026). Isu krusial yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah nasib sekolah swasta yang kian terhimpit oleh keberadaan sekolah negeri.
Dalam forum yang dihadiri mayoritas guru dan kepala sekolah swasta di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) tersebut, Arief menerima keluhan terkait ancaman gulung tikar yang membayangi sekolah swasta.
"Mereka mengusulkan agar pagu penerimaan peserta didik di sekolah negeri dibatasi. Jika daya tampung sekolah negeri dibatasi, anggaran pendidikan bisa dialihkan untuk memperbesar subsidi sekolah swasta," tegas Arief.
Arief menyoroti kondisi miris sejumlah sekolah swasta kecil di perkampungan. Selain kesejahteraan guru yang minim, kelangkaan siswa menjadi masalah utama. Bahkan, ada sekolah yang baru mendapatkan enam pendaftar pada tahun ajaran ini.
Menurutnya, jika pemerintah daerah menambah alokasi subsidi, bukan tidak mungkin sekolah-sekolah swasta kecil tersebut mampu memberikan layanan pendidikan gratis dan kembali bersaing.
**Soroti Efisiensi Anggaran MBG dan KDMP**
Selain krisis sekolah swasta, reses ini juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Masyarakat yang hadir menilai kondisi gizi anak-anak di Kota Malang sudah tergolong baik, sehingga mengusulkan agar sebagian anggaran MBG digeser untuk sektor pendidikan.
Menanggapi hal ini, Arief memahami bahwa MBG adalah program strategis nasional. Namun, ia mendorong agar pelaksanaannya bisa lebih efisien.
"Fraksi PKB mendorong adanya efisiensi, salah satunya melalui moratorium pembangunan dapur baru. Dengan begitu, anggarannya bisa dimanfaatkan untuk sektor pendidikan yang lebih mendesak," jelasnya.
Tidak hanya MBG, Arief juga meminta pemerintah mengevaluasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Jika menyedot anggaran terlalu besar, ia menyarankan agar dana tersebut dialihkan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kota Malang.
"Kami pastikan aspirasi ini akan diperjuangkan di DPRD. Kami mendorong pemerintah daerah maupun pusat untuk mempertimbangkan kembali prioritas anggaran agar benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat," pungkas Arief.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?