.png)
PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Tokoh masyarakat Kota Pasuruan, Drs. Moh. Min Wahyudi atau yang akrab disapa Domo, menyerukan pesan damai kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah. Ia secara khusus mengimbau warga agar tidak reaktif dan selalu melakukan verifikasi (tabayyun) sebelum mempercayai maupun menyebarkan suatu informasi, Selasa (21/07/2026).
Di tengah masifnya gempuran disinformasi di media sosial, pria yang lekat dengan sapaan Domo ini mengingatkan tingginya potensi provokasi. Menurutnya, informasi yang dipotong, dimanipulasi, atau disebar tanpa konteks yang utuh sangat rentan memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Masyarakat jangan mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Jangan sampai kita mengambil sikap hanya berdasarkan potongan video, judul provokatif, atau narasi yang sengaja dibangun untuk membangkitkan kemarahan,” tegas Domo.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa stabilitas keamanan bukanlah semata-mata tugas aparat penegak hukum dan pemerintah, melainkan membutuhkan kedewasaan dari masyarakat itu sendiri dalam menyikapi dinamika sosial politik.
Meski kemajuan teknologi membuka ruang kebebasan berekspresi seluas-luasnya, Domo mengingatkan bahwa kemudahan tersebut beriringan dengan ancaman hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian.
"Kebebasan menyampaikan aspirasi harus disertai tanggung jawab. Kritik terhadap pemerintah tetap menjadi bagian dari napas demokrasi, tetapi harus disampaikan secara rasional, berbasis fakta, dan tidak merugikan masyarakat luas," imbuhnya.
Keadilan Sebagai Fondasi Kepercayaan Publik
Selain menyoroti peran masyarakat, Domo juga memberikan catatan penting bagi pemerintah. Ia menekankan bahwa menjaga situasi kondusif bukan berarti menutup ruang kritik. Pemerintah dinilai memiliki kewajiban untuk mendengar dan merespons keresahan publik secara terbuka dan transparan.
Menurutnya, kondusivitas dan keadilan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan justru saling menguatkan.
“Kondusivitas harus dijaga bersama. Di sisi lain, pemerintah juga harus terus membangun kepercayaan dengan menghadirkan rasa keadilan dalam setiap kebijakan dan penegakan hukum. Ketika masyarakat merasa didengar, diperlakukan setara, dan mendapat kepastian hukum, potensi keresahan akan mengecil dengan sendirinya,” papar Domo.
Ia juga menyoroti pentingnya ketegasan penegakan hukum, terlebih jika menyangkut oknum aparat penegak hukum yang melanggar aturan. Proses hukum yang transparan dan terbuka menjadi kunci agar masyarakat tetap menaruh kepercayaan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun tanpa tebang pilih.
Untuk mencegah spekulasi liar di ruang publik, Domo turut mendorong pemerintah daerah maupun pusat untuk terus memperkuat strategi komunikasi publik. Informasi yang cepat, utuh, dan konsisten dinilai mampu meminimalisir ruang gerak penyebar disinformasi.
Di akhir kesempatannya, Domo mengajak seluruh stakeholder, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, insan pers, hingga ormas, untuk bergandengan tangan menjaga ruang publik dari intervensi kebencian dan adu domba.
“Perbedaan pandangan adalah hal lumrah dalam berdemokrasi, namun jangan sampai dimanfaatkan untuk memecah belah. Mari kita tetap tenang, tidak reaktif, berikan kepercayaan kepada pemerintah, dan bersama-sama mengawal agar keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (LW)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?