Pemerintah Siapkan Skema Alternatif Pelunasan Utang Whoosh, Tidak Bergantung pada APBN

JAKARTA, JATIMSATUNEWS.COM – Pemerintah menyiapkan mekanisme alternatif untuk menyelesaikan kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) senilai sekitar Rp116 triliun tanpa sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah tersebut disiapkan agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis nasional tetap berjalan sekaligus menjaga ruang fiskal pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema pelunasan telah disiapkan dan akan dijalankan setelah proses pengalihan aset PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada Kementerian Keuangan rampung.

“Skemanya kami tunggu kapan aset Whoosh diserahkan ke kami. Setelah itu akan kami selesaikan. Cara penyelesaiannya sudah jelas,” kata Purbaya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (15/7/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah memiliki sejumlah instrumen pembiayaan di luar mekanisme APBN yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kewajiban proyek tersebut. Dengan demikian, penyelesaian utang tidak harus mengandalkan belanja negara secara langsung.

Ia menjelaskan proses administrasi pengalihan aset dari Danantara kepada Kementerian Keuangan masih berlangsung. Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, pemerintah akan menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai implementasi skema yang telah disiapkan.

Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan proyek kereta cepat pertama di Indonesia tanpa mengganggu pembiayaan program-program prioritas lainnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pemerintah tetap bertanggung jawab atas penyelesaian kewajiban proyek Whoosh. Menurutnya, pembayaran utang akan dilakukan secara bertahap, dengan estimasi sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Presiden menilai proyek Whoosh tidak hanya dilihat dari besarnya nilai investasi dan kewajiban pembiayaannya, tetapi juga manfaat jangka panjang yang diberikan, mulai dari peningkatan konektivitas, pengurangan kemacetan dan emisi, hingga transfer teknologi transportasi modern bagi Indonesia.