.png)
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Pemerintah terus mematangkan skenario pelibatan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya berjalan aman, efektif, dan tepat sasaran. Sejumlah standar operasional tengah disiapkan dengan mengedepankan aspek keamanan pangan, kualitas makanan, serta pemenuhan gizi peserta didik sebelum kebijakan diterapkan secara luas.
Pelibatan kantin sekolah dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat keberhasilan Program MBG. Selain mendekatkan proses distribusi makanan kepada peserta didik, kebijakan ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi di lingkungan sekolah melalui pemberdayaan unit usaha kantin.
Kepala SMAN 2 Kota Malang, Eny Retno Diwati, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan inovasi yang patut diapresiasi selama pelaksanaannya tetap mengutamakan kualitas, keamanan pangan, dan kesiapan setiap sekolah.
"Pada prinsipnya kami mendukung penuh upaya pemerintah untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis. Pelibatan kantin sekolah merupakan ide yang baik karena dapat memberdayakan unit usaha sekolah sekaligus mempermudah distribusi makanan kepada para siswa. Namun, implementasinya memang harus dipersiapkan secara matang agar manfaatnya benar-benar optimal," ujar Eny.
Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan tentu memiliki kelebihan dan tantangan. Karena itu, pelaksanaan Program MBG harus dibarengi dengan standar yang jelas sehingga makanan yang diterima peserta didik benar-benar aman, sehat, dan bergizi.
Menurut Eny, terdapat beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi apabila kantin sekolah dilibatkan dalam program tersebut. Pertama, kantin harus mampu memenuhi standar keamanan pangan, higiene, sanitasi, dan kecukupan gizi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kedua, perlu adanya sistem pengawasan yang kuat dengan melibatkan pihak sekolah, dinas terkait, serta tenaga ahli gizi agar kualitas makanan tetap terjaga. Ketiga, pengelolaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel mulai dari pengadaan bahan baku, penyusunan menu, hingga penggunaan anggaran," jelasnya.
Eny juga menilai pemerintah telah mengambil langkah yang tepat dengan tidak terburu-buru menerapkan kebijakan tersebut. Tahap penyusunan skenario dan standar operasional menjadi bagian penting untuk meminimalkan berbagai potensi kendala di lapangan.
Ia mengakui bahwa kesiapan setiap sekolah berbeda-beda, baik dari sisi fasilitas, sumber daya manusia, maupun kapasitas produksi kantin. Oleh sebab itu, penerapan kebijakan sebaiknya dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil asesmen terhadap kesiapan masing-masing sekolah.
"Tidak semua sekolah memiliki kondisi yang sama. Karena itu, konsep fleksibilitas yang tetap berada dalam pengawasan pemerintah menjadi solusi yang sangat baik. Sekolah yang sudah siap dapat menjadi percontohan, sedangkan sekolah lainnya diberikan waktu untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga pada akhirnya seluruh satuan pendidikan dapat ikut berpartisipasi," tambahnya.
Menurut Eny, apabila seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, pelibatan kantin sekolah tidak hanya akan mendukung keberhasilan Program MBG, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi warga sekolah tentang pentingnya keamanan pangan, pola hidup sehat, serta tata kelola yang baik.
Dengan persiapan yang matang dan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dinas terkait, serta tenaga ahli gizi, Program Makan Bergizi Gratis diyakini mampu berjalan secara aman, efektif, dan tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?