.png)
DPRD Kota Malang Arif Wahyudi : Evaluasi Program MBG Wujud Komitmen Perkuat Transparansi dan Jaga Kualitas Gizi Anak
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Anggota DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus dikawal melalui evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan tetap mengedepankan kualitas gizi bagi anak-anak Indonesia.
Menurut Arif, berbagai isu yang berkembang terkait pelaksanaan MBG perlu disikapi secara proporsional. Ia mengingatkan bahwa setiap persoalan yang muncul memiliki konteks yang berbeda sehingga tidak dapat digeneralisasi sebagai cerminan keseluruhan pelaksanaan program nasional tersebut.
"Setiap isu yang muncul dalam pelaksanaan MBG memiliki latar belakang yang berbeda. Karena itu, masyarakat perlu melihatnya secara objektif dan tidak menyamaratakan seluruh pelaksanaan program," ujar Arif Wahyudi, Sabtu (11/7/2026).
Politisi DPRD Kota Malang itu menilai evaluasi yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari upaya penyempurnaan program agar manfaat MBG benar-benar dirasakan oleh para penerima manfaat, khususnya peserta didik.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga terkait, justru menjadi instrumen penting dalam memastikan tata kelola program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
"Evaluasi dan pengawasan bukan berarti program gagal. Sebaliknya, itu adalah mekanisme untuk memperbaiki pelaksanaan agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran," katanya.
Arif juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurutnya, langkah efisiensi tidak boleh diartikan sebagai pengurangan kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia memastikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan mengurangi kualitas makanan maupun kandungan gizi yang diterima anak-anak. Porsi serta standar pemenuhan gizi tetap harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
"Yang terpenting adalah kualitas gizi tetap terjaga. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi hak anak untuk memperoleh makanan yang sehat, bergizi, dan layak," tegasnya.
Terkait adanya proses hukum terhadap oknum dalam pelaksanaan program, Arif meminta masyarakat menghormati mekanisme hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, penegakan hukum merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
"Apabila terdapat dugaan pelanggaran, biarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai kewenangannya. Proses hukum harus dihormati sebagai bagian dari perbaikan tata kelola program," ujarnya.
Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa tujuan utama Program MBG tidak boleh terabaikan di tengah berbagai dinamika yang terjadi. Program tersebut merupakan investasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sejak dini.
Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan terus bersinergi melakukan pengawasan, evaluasi, serta perbaikan agar pelaksanaan MBG semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Yang paling utama adalah hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makanan bergizi harus tetap menjadi prioritas. Program ini harus terus diperkuat melalui evaluasi yang konstruktif, transparansi, dan pengawasan yang berkesinambungan," pungkas Arif Wahyudi. Ans
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?