.png)
APBN Semester I 2026 Tetap Terjaga, Kemenkeu Satu Madiun Raya Perkuat Peran Fiskal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM: Kementerian Keuangan Satu Madiun Raya menyelenggarakan Press Release Kinerja Pelaksanaan APBN Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (16/7).
Kegiatan ini menjadi sarana penyampaian perkembangan pelaksanaan APBN Semester I Tahun Anggaran 2026. Selain itu, kegiatan ini memberikan gambaran kondisi fiskal di wilayah Madiun Raya yang meliputi Kota Madiun serta Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo.
Press release menghadirkan pemaparan dari seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Madiun Raya, yaitu KPPN Madiun, KPP Pratama Madiun, KPP Pratama Ponorogo, KPPBC TMP C Madiun, dan KPKNL Madiun serta KPPN Pacitan.
Sinergi tersebut menunjukkan komitmen Kemenkeu Satu dalam menghadirkan informasi APBN yang transparan, akuntabel, dan komprehensif kepada masyarakat.
Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja menunjukkan tren yang positif. KPP Pratama Madiun membukukan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp209,04 miliar atau 31,63 persen dari target dengan pertumbuhan 23,69 persen (year on year).
Kontributor utama berasal dari sektor Administrasi Pemerintahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri Pengolahan yang terus menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan juga mencapai 95,51 persen, mencerminkan semakin baiknya kepatuhan wajib pajak.
Sementara itu, KPP Pratama Ponorogo mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp141,14 miliar atau 33,79 persen dari target dengan pertumbuhan 8,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan didominasi oleh PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, dan PPh Badan yang menjadi indikator masih terjaganya aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan juga mencapai 95,53 persen.
Dari sektor kepabeanan dan cukai, KPPBC TMP C Madiun mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp543,48 miliar hingga akhir Juni 2026. Walaupun mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat menurunnya penerimaan cukai hasil tembakau, penerimaan tetap didominasi oleh sektor cukai yang memberikan kontribusi hampir seluruh penerimaan kepabeanan di wilayah kerja.
Di sisi lain, fungsi community protector juga terus diperkuat melalui berbagai kegiatan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal yang berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar Rp7,68 miliar. Kontribusi positif juga ditunjukkan oleh KPKN Madiun.
Hingga Semester I 2026, realisasi PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang mencapai Rp6,24 miliar atau 139,73 persen dari target triwulanan. Capaian tersebut terutama didorong oleh optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan tingginya aktivitas lelang eksekusi. PNBP yang melampaui target ini menunjukkan pengelolaan aset negara yang semakin produktif sekaligus memberikan tambahan penerimaan negara secara optimal.
Pada sisi belanja negara, KPPN Madiun mencatat realisasi Belanja APBN lingkup satuan kerja kementerian/lembaga mencapai sekitar Rp4,9 triliun atau 56,28 persen dari pagu sebesar Rp8,7 triliun. Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Sosial yang terus mendukung pelayanan publik serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Beberapa komponen belanja, khususnya Belanja Modal, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebagai indikasi percepatan pembangunan fisik pemerintah.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah kerja KPPN Madiun juga berjalan baik. Hingga Semester I 2026, realisasi TKD mencapai sekitar Rp3,4 triliun atau 57,3 persen dari total pagu Rp5,98 triliun. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK),
Dana Bagi Hasil (DBH) dan berbagai dana transfer lainnya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyediakan layanan publik yang lebih baik, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dana Desa bahkan telah tersalurkan hampir seluruhnya dengan realisasi mencapai 99,8 persen. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan hingga tingkat desa.
Selain perkembangan pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Madiun, kinerja APBN di wilayah Kabupaten Pacitan juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Hingga 30 Juni 2026, realisasi Belanja APBN di wilayah Kabupaten Pacitan mencapai Rp735,45 miliar atau 55,65 persen dari total pagu Rp1,32 triliun.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Kabupaten Pacitan telah mencapai Rp629,48 miliar atau 56,65 persen dari pagu sebesar Rp1,11 triliun. Penyaluran tersebut meliputi Dana Transfer Umum sebesar Rp445,38 miliar, Dana Transfer Khusus sebesar Rp129,46 miliar, serta Dana Desa dan Insentif Fiskal yang telah tersalurkan 100 persen sebesar Rp54,64 miliar.
Melalui penyampaian kinerja APBN Semester I 2026, Kemenkeu Satu Madiun Raya menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi. APBN juga berperan dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sinergi antarunit vertikal Kementerian Keuangan bersama pemerintah daerah akan terus diperkuat. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja negara, serta memastikan manfaat APBN semakin dirasakan oleh masyarakat.
Kemenkeu Satu Madiun Raya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi. Selain itu, kepatuhan perpajakan perlu ditingkatkan, pengelolaan aset negara dioptimalkan, serta pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai diperkuat.
Kemenkeu Satu Madiun Raya juga berkomitmen memastikan belanja negara dan Transfer ke Daerah disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Madiun Raya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?