Guru Honorer Berpeluang Terima Hibah Motor Listrik, Komisi IX DPR RI Dorong Aset Negara Tetap Bermanfaat

JAKARTA – Ribuan unit motor listrik yang sebelumnya diadakan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang dimanfaatkan untuk membantu mobilitas guru honorer di berbagai daerah. Wacana tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini yang menilai aset negara yang telah terlanjur dibeli sebaiknya tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Yahya, kendaraan yang pengadaannya telah menggunakan anggaran negara tidak seharusnya dibiarkan tanpa pemanfaatan yang jelas. Karena itu, ia menyambut baik usulan untuk menyalurkan motor listrik tersebut kepada guru honorer yang membutuhkan sarana transportasi dalam menjalankan tugasnya.

“Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN, Ibu Arumsari, agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara,” kata Yahya Zaini, Jumat (19/6/2026).

Ia menjelaskan, gagasan pemanfaatan motor listrik bagi guru honorer sempat disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, dalam rapat bersama Komisi IX DPR. Menurut Yahya, langkah tersebut dapat menjadi solusi agar aset yang sudah tersedia tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, Yahya mengaku sejak awal mempertanyakan urgensi pengadaan motor listrik tersebut untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai kendaraan tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan operasional pengelola dapur program.

“Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” katanya.

Selain itu, Yahya juga menyoroti minimnya informasi yang diterima DPR terkait proses pengadaan kendaraan tersebut. Menurutnya, Komisi IX tidak pernah memperoleh laporan secara rinci sehingga fungsi pengawasan terhadap program tersebut tidak dapat berjalan optimal.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional memastikan seluruh pengadaan yang dilakukan pada tahun anggaran 2025 tengah dievaluasi, termasuk pengadaan motor listrik yang belakangan menjadi perhatian publik.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan pihaknya sedang melakukan penelusuran terhadap berbagai pengadaan yang dilakukan sebelum kepemimpinan baru di lembaga tersebut.

“Secara umum, semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu,” ujar Arumsari.

Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh belanja negara yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat dan memiliki relevansi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, Kejaksaan Agung masih melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan motor listrik untuk Program MBG. Dalam proses tersebut, sekitar 17.600 unit motor listrik yang tersimpan di kawasan pergudangan Sentul dan Cikarang telah disegel sebagai bagian dari penyelidikan.

Meski proses hukum masih berjalan, wacana pemanfaatan motor listrik bagi guru honorer dinilai menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan di masa mendatang. Selain mencegah aset negara menjadi tidak produktif, langkah tersebut juga berpotensi membantu menunjang mobilitas para guru honorer yang selama ini mengabdi di berbagai daerah Indonesia.