.png)
JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas, efektivitas, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang usai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. Dalam keterangannya, Nanik menyampaikan bahwa bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah pembenahan untuk memastikan Program MBG memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
Menurut Nanik, salah satu fokus utama yang akan dilakukan adalah mendorong efisiensi anggaran tanpa mengurangi tujuan utama program dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar program tetap berkelanjutan sekaligus tidak membebani keuangan negara.
Sebagai tahap awal, BGN akan melakukan moratorium dan penataan ulang kebutuhan dapur MBG di berbagai daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan jumlah dapur yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di lapangan. Dengan demikian, pemerintah dapat memetakan wilayah yang masih membutuhkan penguatan layanan sekaligus menghindari potensi kelebihan kapasitas di daerah tertentu.
Selain penataan dapur, BGN juga akan melakukan refocusing terhadap sasaran penerima manfaat. Selama ini, program MBG dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Namun, pemerintah menilai perlu dilakukan evaluasi agar bantuan yang diberikan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan intervensi gizi secara langsung.
Langkah refocusing tersebut sejalan dengan evaluasi yang saat ini dilakukan terhadap pelaksanaan MBG, termasuk pada sekolah-sekolah yang secara ekonomi dinilai memiliki kemampuan lebih baik dibanding kelompok masyarakat rentan lainnya. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan dampak yang maksimal bagi peningkatan kualitas gizi nasional.
Dalam arah kebijakan yang baru, perhatian pemerintah akan lebih difokuskan kepada kelompok rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini dinilai sebagai sasaran paling strategis dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kawasan 3T masih menghadapi tantangan besar dalam akses terhadap pangan bergizi dan layanan kesehatan. Karena itu, BGN berupaya membangun berbagai kolaborasi, termasuk dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), BUMN, maupun sumber pendanaan lainnya untuk memperluas jangkauan layanan gizi di daerah-daerah tersebut.
Tidak hanya melakukan penataan sasaran dan distribusi, BGN juga menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penguatan kualitas Program MBG. Nanik menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi semata-mata mengejar kuantitas penerima manfaat, tetapi memastikan setiap dapur MBG yang beroperasi memenuhi standar dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah bukanlah bentuk pengurangan komitmen terhadap program MBG. Sebaliknya, evaluasi menjadi bagian dari upaya penyempurnaan agar program dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Melalui penataan ulang tata kelola, penguatan standar pelaksanaan, refocusing penerima manfaat, serta perhatian yang lebih besar terhadap kelompok rentan dan wilayah 3T, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak nyata dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan unggul.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?