Lawan Korupsi Digital, AMI Gelar Seminar Nasional dan Halal Bihalal

 

AMI (Aliansi Madura Indonesia) Gelar Seminar Nasional dan Halal Bihalal

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Akselerasi teknologi digital ternyata membawa tantangan baru dalam peta kriminalitas di Indonesia, khususnya terkait praktik suap menyuap/pungli. Fenomena ini menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional yang diinisiasi oleh DPP Aliansi Madura Indonesia (AMI) di Hotel Morazen, Surabaya, Jumat (25/4).

Aliansi yang menghimpun masyarakat Madura ini secara spesifik membedah bagaimana celah teknologi kini kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk melancarkan modus korupsi jenis baru.

Urgensi Kontrol Sosial

Baihaki Akbar, Ketua Umum DPP AMI, dalam orasinya menekankan bahwa kecanggihan sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak akan efektif tanpa adanya integritas dari para penggunanya. Ia menyebut teknologi sebagai instrumen yang netral, namun bisa menjadi destruktif di tangan yang salah.

“Inovasi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan moral. Kita tidak boleh hanya mengandalkan sistem, tetapi juga harus memperkuat pengawasan sosial dan literasi digital masyarakat agar mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini,” ungkap Baihaki di sela-sela agenda Halal Bihalal Idulfitri 1447 H yang turut mewarnai kegiatan tersebut.

Bedah Modus Korupsi Modern

Diskusi lintas pakar yang dipandu oleh Taufikurrahman ini menyajikan analisis komprehensif mengenai ancaman korupsi di masa depan:

1. Dimensi Hukum: Dr. Jamil dari Universitas Bhayangkara menyoroti kompleksitas regulasi dalam menjerat pelaku korupsi siber yang seringkali sulit dilacak secara konvensional.

2. Modus Transaksi: Perwakilan Polrestabes Surabaya, Yanto, memaparkan bagaimana data dan transaksi elektronik kini menjadi 'ladang baru' bagi para koruptor dalam menyembunyikan jejak.

3. Pemulihan Aset: Dari sisi penuntutan, Dwi Caesar Oktavianus dari Kejati Jatim menegaskan bahwa fokus penegakan hukum kini tidak hanya pada penjara, tetapi juga optimalisasi intelijen keuangan untuk mengembalikan kerugian negara.

4. Solusi Birokrasi: Sebagai perimbangan, delegasi Pemkot Surabaya, Tanjun, menunjukkan bahwa penerapan e-government yang tepat guna terbukti mampu memangkas birokrasi yang berbelit dan meminimalisir praktik pungli.

Respons Akar Rumput

Antusiasme peserta terlihat saat sesi tanya jawab memuncak pada pembahasan mengenai transparansi anggaran di tingkat desa serta jaminan keamanan bagi warga yang berani melapor (whistleblower). Hal ini menunjukkan adanya kerinduan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang jujur.

Menariknya, seminar ini tidak hanya bersifat akademis. Identitas Madura yang kuat tetap ditonjolkan melalui atraksi pencak silat tradisional yang menjadi penutup acara. Melalui perpaduan diskusi intelektual dan tradisi, AMI berupaya mencetak generasi muda Madura yang progresif namun tetap berakar pada nilai-nilai integritas.

AMI berharap melalui forum ini, kesadaran kolektif untuk menjaga uang rakyat di era digital bukan lagi sekadar slogan, melainkan sebuah aksi nyata dari setiap individu.