.png)
OPINI | JATIMSATUNEWS.COM:
Jejak Arafat dalam Politik Pembebasan Palestina
Oleh : Muhammad Zahrudin Afnan- Guru Biologi SMA Nation Star Academy Surabaya dan Mahasiswa Magister Pendidikan Biologi di UNESA
Tidak semua perjuangan berakhir dengan kemenangan. Ada yang justru bertahan dalam luka yang panjang dan Palestina adalah salah satunya, melainkan tentang jatuh bangun yang nyaris tak pernah berhenti. Ia adalah cerita tentang sebuah bangsa yang terus mencari cara untuk tetap diakui sebagai manusia di tengah dunia yang kerap melihat mereka sebagai sekadar konflik. Deklarasi Balfour yang dikeluarkan pada 2 November 1917 oleh pemerintah pendudukan Inggris menghendaki adanya “tanah air nasional” bagi orang-orang Yahudi. Kebijakan ini kemudian diikuti oleh penguasaan wilayah Palestina di bawah mandat Inggris. Keadaan dan nasib rakyat Palestina semakin terancam. Berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel di Palestina kerap dipandang sebagai konsekuensi dari kepentingan nasional. suatu tindakan sering kali dibenarkan oleh norma-norma Zionisme demi tegaknya negara Israel yang kuat dan termasyhur. Kekerasan kerap diposisikan sebagai sesuatu yang “sah”, seolah dibenarkan oleh narasi Zionisme demi mempertahankan negara yang kuat dan dominan.
Pada tanggal 25 Mei hingga 2 Juni 1964, diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Arab di Kairo untuk membahas identitas dan status rakyat Palestina. Konferensi ini bukan sekadar forum politik, melainkan titik awal bagaimana Palestina mulai merumuskan dirinya sebagai identitas kolektif, bukan sekadar wilayah sengketa. Pada tahun yang sama, Kongres pertama rakyat Palestina juga dilaksanakan di Yerusalem. Melalui forum tersebut, mereka berhasil merumuskan sebuah organisasi yang dapat menjembatani berbagai kelompok gerakan agar dapat bersatu menjadi satu kekuatan nasional dalam rangka membebaskan rakyat Palestina dari cengkeraman Zionisme. PLO didirikan pada Mei 1964 yang diciptakan oleh presiden Nasser dan diketuai oleh Achmad Shuqairy. Sejarah Palestine Liberation Organization (PLO) tidak bisa dibaca tanpa menyebut satu nama: Yasser Arafat. Ia bukan sekadar pemimpin, melainkan wajah dari sebuah perjuangan panjang yang dipenuhi luka, kompromi, dan harapan yang kerap tertunda. Arafat lahir dalam dunia yang belum memberi tempat bagi Palestina sebagai identitas politik yang utuh. Tragedi Nakba menjadi latar historis yang membentuk kesadarannya: bahwa menjadi Palestina berarti hidup dalam kehilangan tanah, rumah, dan pengakuan.
Transformasi Seorang Arafat
Pada tanggal 21 Maret 1968 terjadilah perang Karameh. Kemenangan gerilyawan Palestina “Fattah” atas serangan Israel terhadap markas mereka di Karameh, Yordania. Peristiwa ini mengangkat nama kelompok gerilyawan bersenjata Palestina. Peristiwa ini tidak hanya menjadi kemenangan militer simbolik, tetapi juga momentum psikologis yang mengangkat kepercayaan diri gerakan Palestina di mata dunia Arab. Sejak saat itu jumlah pejuang dan peran mereka terus mencuat di arena politik Timur Tengah. Pada 1969 Al-Fatah bergabung dalam PLO, dan Arafat terpilih sebagai Ketua PLO. Di bawah kepemimpinan Yasser Arafat, Palestine Liberation Organization (PLO) tidak berjalan dalam satu jalur yang tunggal, melainkan memainkan dua strategi sekaligus: perlawanan bersenjata dan diplomasi internasional. Pilihan ini bukan tanpa alasan, melainkan lahir dari situasi keterdesakan. Pada masa itu, ruang diplomasi bagi Palestina nyaris tertutup. Dunia internasional belum sepenuhnya mengakui eksistensi politik Palestina, sementara realitas di lapangan menunjukkan pendudukan yang terus berlangsung. Perlawanan bersenjata dipandang sebagai cara untuk memaksa dunia mendengar sebuah bentuk eksistensi di tengah pengabaian global.
Arafat tidak berhenti pada logika senjata. Ia memahami bahwa kekuatan militer semata tidak cukup untuk memenangkan legitimasi. Di sinilah kecerdasan politiknya terlihat: ia mulai mengarahkan PLO untuk masuk ke panggung diplomasi internasional. Langkah ini mencapai titik penting ketika Arafat berpidato di Sidang Umum PBB pada 13 November 1974. Momen tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan titik balik yang menggeser citra PLO dari sekadar gerakan perlawanan menjadi aktor politik yang sah. Sejak saat itu, Palestina tidak lagi semata dipandang sebagai konflik, tetapi sebagai entitas politik yang menuntut pengakuan. Pidato Arafat yang terkenal tentang membawa senjata di satu tangan dan ranting zaitun di tangan lain merepresentasikan dilema sekaligus strategi PLO. Senjata melambangkan perlawanan terhadap ketidakadilan, sementara ranting zaitun menjadi simbol kesiapan untuk berdamai. Pernyataan ini bukan kontradiksi, melainkan pesan bahwa perjuangan Palestina memiliki dua wajah: melawan ketika dipaksa, dan berdamai ketika diberi ruang. Sejak saat itu, arah PLO mulai bergeser secara bertahap. Dari yang semula berfokus pada perlawanan bersenjata, PLO perlahan menempatkan diplomasi sebagai strategi utama. Pergeseran ini bukan berarti meninggalkan perjuangan, melainkan mengubah cara perjuangan itu dijalankan—dari medan tempur ke meja perundingan, dari peluru ke legitimasi politik global. Panggung perjuangan Palestina mulai menemukan figur sentral yang mengubah arah gerakan secara signifikan.
Oslo dan Dilema Seorang Pemimpin
Puncak strategi diplomasi Yasser Arafat terwujud dalam Oslo Accords, sebuah kesepakatan yang menandai perubahan besar dalam arah perjuangan Palestine Liberation Organization (PLO). Oslo Accords dilaksanakan pada 13 September 1993, dengan penandatanganan resmi di Washington, D.C., Amerika Serikat. Kesepakatan ini merupakan hasil dari serangkaian perundingan rahasia yang berlangsung sebelumnya di Oslo, Norwegia, sejak tahun 1992. Penandatanganannya disaksikan oleh Presiden AS saat itu, Bill Clinton, serta dihadiri oleh Yasser Arafat (PLO) dan Yitzhak Rabin (Perdana Menteri Israel). Untuk pertama kalinya, PLO secara resmi mengakui keberadaan Israel. Sebagai timbal balik, PLO diakui sebagai representasi sah rakyat Palestina di panggung internasional. Dari kesepakatan ini pula lahir Palestinian Authority, dengan Arafat sebagai figur sentral dalam struktur pemerintahan awal Palestina.
Oslo tidak hanya menghadirkan optimisme, tetapi juga membuka ruang kekecewaan yang tidak kecil. Bagi sebagian rakyat Palestina, langkah Arafat dinilai terlalu kompromistis, bahkan dianggap mengorbankan prinsip-prinsip perjuangan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa wilayah Palestina tetap terfragmentasi, ekspansi permukiman Israel terus berlangsung, dan kemerdekaan yang dijanjikan belum juga terwujud secara konkret. Oslo justru dipandang oleh sebagian pihak sebagai bentuk konsesi politik yang tidak seimbang. Posisi Arafat menjadi semakin kompleks. Ia tidak lagi hanya dipandang sebagai simbol perlawanan, tetapi juga sebagai aktor politik yang harus mempertanggungjawabkan hasil dari pilihan diplomatiknya. Kritik pun bermunculan, baik dari internal Palestina maupun dari kelompok-kelompok yang menolak jalur negosiasi. Di titik inilah sisi paling manusiawi dari Arafat terlihat. Ia bukan sosok yang berada dalam posisi ideal dengan pilihan yang mudah, melainkan pemimpin yang harus mengambil keputusan di tengah tekanan geopolitik, keterbatasan kekuatan, dan harapan besar dari rakyatnya.
Konflik yang Mengelilingi Arafat dan PLO
Perjalanan Yasser Arafat bersama Palestine Liberation Organization (PLO) tidak pernah berlangsung dalam ruang yang stabil. Sejak awal kepemimpinannya, Arafat dihadapkan pada konflik berlapis yang tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam tubuh perjuangan itu sendiri. Di tingkat eksternal, konflik dengan Israel menjadi poros utama yang membentuk dinamika PLO. Terutama pada tanggal 5-6 September 1972 Peristiwa yang melibatkan kelompok Black September menjadi salah satu titik paling kontroversial dalam sejarah perjuangan Palestina. , korban 11 orang Israel dan 5 orang palestina. Dalam narasi politik Israel, Arafat diposisikan sebagai simbol ancaman sekaligus aktor utama di balik perlawanan Palestina. Posisi ini menjadikan Arafat tidak hanya sebagai lawan politik, tetapi juga target dalam berbagai tekanan militer dan diplomatik yang berlangsung selama puluhan tahun.
Tantangan Arafat tidak berhenti pada relasi dengan Israel. Hubungannya dengan dunia Arab pun tidak selalu berjalan harmonis. Peristiwa Black September pada tahun 1970 terjadi bentrokan berdarah antara gerilyawan palestina dan Angkatan Darat Yordania menyebabkan jatuhnya ribuan korban, menjadi bukti bahwa solidaritas regional memiliki batasnya sendiri. Dalam peristiwa tersebut, PLO justru berkonflik dengan pemerintah Yordania, yang berujung pada pengusiran mereka. Setelah itu, Arafat dan PLO harus berpindah-pindah basis, dari Lebanon hingga Tunisia, mencerminkan betapa perjuangan Palestina kerap berlangsung tanpa pijakan teritorial yang pasti. Konflik internal juga menjadi tantangan serius. Munculnya Hamas sebagai kekuatan alternatif menghadirkan perbedaan mendasar dalam strategi perjuangan. Jika PLO di bawah Arafat mulai mengedepankan jalur diplomasi, Hamas justru menolak pendekatan tersebut dan tetap berpegang pada perlawanan bersenjata. Perbedaan ini tidak hanya bersifat taktis, tetapi juga ideologis, yang kemudian memunculkan fragmentasi dalam gerakan nasional Palestina.
Arafat juga harus berhadapan dengan tekanan global yang tidak selalu berpihak. Dalam banyak kasus, kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memandang isu Palestina melalui lensa kepentingan geopolitik mereka. Akibatnya, perjuangan Palestina sering kali ditempatkan sebagai isu sekunder, bukan sebagai persoalan kemanusiaan yang mendesak. Arafat tidak hanya berhadapan dengan satu konflik, melainkan dengan jaringan konflik yang saling berkelindan. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan yang ia jalankan bukan sekadar melawan satu kekuatan, tetapi juga menghadapi kompleksitas politik regional dan global yang kerap tidak seimbang. Namun, pada tanggal 26-28 November 1973 KTT Arab di Aljazair mengakui PLO sebagai satu-satunya wakil rakyat Palestina. Palestina sering kali tidak hanya berhadapan dengan Israel, tetapi juga dengan ketidakadilan sistem global itu sendiri.
Warisan yang Belum Usai
Wafatnya Yasser Arafat pada tahun 2004 tidak serta-merta menandai berakhirnya perjuangan Palestina, tetapi justru menegaskan kompleksitas warisan yang ia tinggalkan. Arafat memang tidak berhasil mewujudkan negara Palestina yang merdeka secara penuh. Namun, kontribusinya tidak dapat diukur semata dari capaian teritorial atau kedaulatan formal. Ia meletakkan fondasi yang lebih mendasar, yakni pengakuan atas identitas politik Palestina di tingkat global sesuatu yang sebelumnya kerap diabaikan dalam percaturan internasional. Warisan Arafat tidak hadir dalam bentuk kemenangan final, melainkan dalam keberlanjutan perjuangan itu sendiri. Ia berhasil menggeser posisi Palestina dari sekadar isu regional menjadi agenda politik internasional yang tidak bisa dihindari. Melalui kepemimpinannya di Palestine Liberation Organization (PLO), perjuangan Palestina memperoleh legitimasi yang lebih luas, meskipun belum berujung pada kemerdekaan yang utuh.
Pengalaman Arafat menunjukkan bahwa dalam sistem global yang timpang, perjuangan tidak selalu dapat diukur dengan dikotomi menang atau kalah. Keberhasilan justru terletak pada kemampuan untuk tetap eksis, mempertahankan identitas, dan terus memperjuangkan hak di tengah tekanan yang berkelanjutan. Arafat tidak dapat diposisikan sebagai jawaban akhir dari perjuangan Palestina. Sebaliknya, ia merepresentasikan sebuah pertanyaan yang terus relevan hingga hari ini: sejauh mana sebuah bangsa harus berkompromi dalam perjuangannya untuk memperoleh pengakuan sebagai entitas politik sekaligus sebagai komunitas manusia yang memiliki hak untuk hidup merdeka. Jika kompromi terus dilakukan tanpa hasil, maka pertanyaannya bukan lagi seberapa jauh harus berkompromi, melainkan apakah dunia benar-benar pernah memberi ruang bagi Palestina untuk merdeka. Seperti yang dikatakan Edward Said, Palestina bukan sekadar konflik wilayah, tetapi persoalan tentang siapa yang berhak diakui sebagai manusia.
Penulis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?