Ribuan Warga Pasuruan Demo Besar-besaran Tolak Alih Fungsi Hutan Lereng Arjuno

Ribuan warga turun ke jalan di Jalan Limas Pecalukan Tretes menolak keras alih fungsi hutan lereng Arjuno Aksi ini jadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan ancaman bencana yang bisa ditimbulkan./Dok Re

PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM

Pasuruan – Gelombang penolakan terhadap rencana alih fungsi hutan kembali menggema di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ribuan warga dari Kecamatan Prigen dan sekitarnya turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap rencana pengembangan kawasan hutan seluas kurang lebih 22,5 hektare di lereng Gunung Arjuno-Welirang.

Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat tersebut dipenuhi berbagai elemen masyarakat, mulai dari warga desa, aktivis lingkungan, hingga tokoh masyarakat. Mereka kompak menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan, khususnya kawasan hutan yang selama ini menjadi daerah resapan air penting bagi wilayah Pasuruan.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan pihak terkait. Pertama, warga secara tegas menolak seluruh bentuk alih fungsi hutan, baik untuk pembangunan perumahan, real estate, maupun proyek pariwisata. Mereka menilai kawasan tersebut harus tetap dilindungi sebagai hutan lestari.

Kedua, warga menilai perubahan konsep proyek menjadi wisata alam hanyalah bentuk kamuflase. Mereka khawatir pembangunan dengan dalih pariwisata tetap akan membawa dampak kerusakan lingkungan yang sama.

Ketiga, massa mendesak DPRD Kabupaten Pasuruan, khususnya panitia khusus (pansus), untuk menghentikan seluruh proses pembahasan serta menolak perizinan proyek tersebut. Warga berharap DPRD berpihak kepada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Keempat, warga meminta Bupati Pasuruan untuk segera mengeluarkan kebijakan moratorium total terhadap pembangunan di kawasan lereng Gunung Arjuno yang merupakan daerah resapan air vital. Mereka menilai kawasan tersebut tidak layak dijadikan lokasi pembangunan karena berisiko tinggi terhadap bencana.

Kelima, warga juga mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meninjau ulang serta membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah terbit di atas lahan tersebut.

Penolakan warga bukan tanpa alasan. Mereka khawatir jika proyek tetap dilanjutkan, akan berdampak serius terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Alih fungsi hutan dinilai dapat mengurangi daya serap air, meningkatkan risiko banjir bandang, serta memicu tanah longsor di kawasan sekitar.

Selain itu, warga juga menilai keberadaan hutan di lereng Arjuno memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, baik dari sektor pertanian maupun ketersediaan air bersih.

Dalam orasinya, sejumlah perwakilan warga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntutan dipenuhi. Mereka bahkan siap melakukan aksi lanjutan apabila pemerintah tetap melanjutkan rencana pembangunan tersebut.

Aksi berlangsung dengan tertib meski diwarnai semangat tinggi dari para peserta. Aparat keamanan tampak berjaga untuk memastikan jalannya demonstrasi tetap kondusif.

Hingga saat ini, warga masih menunggu respons resmi dari pemerintah daerah dan pihak terkait atas tuntutan yang telah disampaikan.(Fir/Re)