.png)
Ngopi JKN Bareng Media, BPJS Kesehatan Malang Ungkap Capaian 2025 dan Target Ambisius 2026
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: BPJS Kesehatan Cabang Malang menggelar kegiatan Ngopi JKN bersama Media di salah satu kafe di kawasan Jalan Semeru, Kota Malang, Kamis (15/1/2026). Dalam suasana santai namun penuh makna, forum ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang tahun 2025 sekaligus memaparkan target dan strategi besar yang akan dijalankan pada 2026.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Yudhi Wahyu Cahyono, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 terdapat berbagai peningkatan positif, baik dari sisi kebutuhan layanan kesehatan maupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjadi peserta JKN.
“Untuk 2025 Alhamdulillah ya, kami merasakan adanya peningkatan-peningkatan terkait dengan kebutuhan layanan, kemudian juga kebudayaan masyarakat,” ujar Yudhi.
Ia menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip 3P, yakni Pelayanan, Penjaminan, dan Pembayaran, sebagai fondasi keberlangsungan Program JKN. Menurutnya, peran media sangat signifikan dalam memberikan pencitraan positif, masukan konstruktif, serta mendorong semua pihak agar semakin peduli terhadap program jaminan kesehatan nasional.
Meski demikian, Yudhi mengakui bahwa capaian di Kabupaten Malang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan JKN di wilayah tersebut masih berada di kisaran 97 persen, sementara tingkat keaktifan peserta baru mencapai sekitar 64 persen.
“Dengan potensi penduduk yang masih luas, ini kita sama-sama berharap melalui bantuan seluruh stakeholder juga, tahun 2025 ini kita harus ngejar untuk dapat meningkatkan cakupan dan meningkatkan keaktifan peserta di Kabupaten Malang,” jelasnya.
Memasuki tahun 2026, BPJS Kesehatan Cabang Malang memasang target yang lebih ambisius. Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Malang ditargetkan mencapai minimal 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta meningkat hingga 80 persen lebih.
Untuk merealisasikan target tersebut, BPJS Kesehatan menyiapkan berbagai strategi kolaboratif. Salah satunya dengan menggandeng Nahdlatul Ulama (NU), mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Malang merupakan warga NU. Selain itu, sektor swasta juga dilibatkan melalui program donasi kepesertaan bagi masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.
“Kami juga menggandeng sektor swasta memberikan donasi ya untuk mendapatkan penduduk di sekitarnya, sehingga juga bisa meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta,” ungkap Yudhi.
Upaya tersebut diperkuat dengan dukungan pemerintah daerah melalui instruksi langsung Bupati Malang, agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) turut mendorong kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN.
Yudhi juga memaparkan sejumlah kendala yang membuat Kabupaten Malang belum mampu menyamai capaian Universal Health Coverage (UHC) seperti Kota Malang. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran daerah yang tidak sebanding dengan besarnya jumlah penduduk.
Selain itu, masih ditemukan badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya sesuai segmen kepesertaan yang semestinya. Untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan terus bersinergi dengan pengawas ketenagakerjaan (Wasnaker) serta kejaksaan.
“Kami juga bersinergi dengan Wasnaker dan dengan kejaksaan. Secara bertahap kita lakukan, memang tahun 2025 peningkatannya belum signifikan, tapi ada peningkatan,” terangnya.
Pada 2026, BPJS Kesehatan berharap instruksi kepala daerah dapat semakin memperkuat kepatuhan badan usaha, termasuk mendorong peralihan pekerja yang selama ini tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sesuai ketentuan. Ans
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?