Kritik Keras DPRD: Pemkot Pasuruan Dinilai Gagal Merespons Pemangkasan Anggaran

Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan, Bahrudien Akbar W. SE. MM. 

PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM 

Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan dalam satu tahun terakhir menuai kritik tajam dari DPRD. Ketua Komisi II DPRD Kota Pasuruan, Bahrudien Akbar, memberikan “rapor merah” kepada Pemkot Pasuruan karena dinilai lemah dalam komitmen membangun daerah, terutama dalam merespons pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang nilainya mencapai Rp159 miliar pada tahun anggaran 2026.

Bahrudien menilai, kebijakan dan aktivitas pemerintah daerah selama ini lebih banyak bersifat seremonial dan rutinitas tanpa terobosan nyata. Ia menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan minimnya inovasi dalam kepemimpinan daerah.

“Selama ini yang kami lihat kegiatan terkesan seremonial dan rutinitas belaka. Tidak ada inovasi sama sekali. Kalau hanya rutinitas, kami mempertanyakan apa fungsi wali kota,” ujar Bahrudien, Kamis (29/1/2026).

Menurutnya, DPRD telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja eksekutif. Hasilnya, respons Pemkot Pasuruan terhadap pemotongan anggaran belum menunjukkan langkah strategis yang konkret. Padahal, pemangkasan TKD sebesar Rp159 miliar seharusnya diantisipasi dengan kebijakan efisiensi yang terukur dan pencarian sumber pendanaan alternatif.

“Dengan pemotongan sebesar itu, seharusnya ada upaya serius dari eksekutif untuk mencari sumber pendanaan lain. Faktanya, belanja wajib saja, khususnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, belum mampu terpenuhi secara penuh,” jelasnya.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada pemotongan TPP ASN hingga 25 persen. Ironisnya, di tengah kebijakan efisiensi, DPRD masih menemukan sejumlah anggaran OPD yang dinilai tidak efisien.

Bahrudien menyoroti penganggaran alat tulis kantor (ATK) yang mencapai miliaran rupiah. Bahkan, ada OPD yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 miliar hanya untuk ATK dalam satu tahun anggaran.

“Misinya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Pertanyaannya, berbasis digital yang seperti apa? Seharusnya pemerintah mendorong sistem paperless, bukan malah menghamburkan uang untuk kertas dan tinta,” tegasnya.

Selain efisiensi anggaran, Bahrudien juga mengkritik perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menilai, komitmen penyelesaian persoalan distribusi air bersih tidak tercermin secara realistis dalam penganggaran.

Dalam dokumen RPJMD, anggaran penanganan distribusi air bersih hanya sekitar Rp750 juta untuk lima tahun. Angka tersebut dinilai jauh dari cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang masih dialami banyak warga Kota Pasuruan.

“Air bersih itu kebutuhan fundamental. Kalau hanya dianggarkan Rp 750 juta dalam lima tahun, bagaimana bisa menyelesaikan masalah distribusi secara menyeluruh?” katanya.

Kualitas pelayanan publik juga tak luput dari sorotan. Bahrudien menilai, kondisi Mall Pelayanan Publik (MPP) di kawasan Poncol belum optimal. Sejumlah layanan disebut tidak lagi berjalan maksimal akibat keterbatasan fasilitas pendukung.

Tak hanya itu, visi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal juga dinilai belum jelas implementasinya. Ia mempertanyakan arah kebijakan penguatan UMKM dan ekonomi lokal yang belum menyentuh kekhasan masing-masing wilayah.

“Pasuruan ini kota perdagangan barang dan jasa. Setiap wilayah punya potensi. Misalnya Blandongan dengan bandengnya, Kebonagung dengan pia, sinom, jamu Bonagung, Sekargadung dengan layang-layang. Ini harusnya jadi kekuatan ekonomi lokal,” ujarnya.

Terakhir, politisi PKB tersebut juga menyoroti pengelolaan parkir yang dinilai jauh dari optimal. Sepanjang tahun 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir hanya mencapai Rp401 juta, jauh dari target sebesar Rp3,049 miliar.

“Di tengah kondisi efisiensi anggaran seperti sekarang, Pemkot harus lebih serius mengoptimalkan potensi PAD. Tidak hanya parkir, tetapi juga retribusi pasar dan optimalisasi aset daerah,” ujar Bahrudien yang juga menjabat Ketua PC GP Ansor Kota Pasuruan. 

Beliau berharap kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemkot Pasuruan untuk memperbaiki tata kelola anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Kota Pasuruan diharapkan mampu bangkit dan bergerak menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.(Miftah)