DPD RI Lia Istibhama Tegaskan Digitalisasi Birokrasi Bukan Pilihan, Melainkan Keharusan

Anggota DPD RI Lia Istibhama Tegaskan Digitalisasi Birokrasi Bukan Pilihan, Melainkan Keharusan

SURABAYA| JATIMSATUNEWS.COM: Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istibhama, menegaskan bahwa digitalisasi dalam sistem belanja pemerintah bukan lagi sekadar inovasi tambahan, melainkan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar dalam agenda reformasi birokrasi nasional. Di tengah tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas, birokrasi dituntut untuk meninggalkan pola kerja lama yang tertutup dan berbelit.

“Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Birokrasi harus berani beradaptasi dengan sistem yang lebih terbuka dan terukur,” tegas DPD RI Lia Istibhama saat memberikan pandangannya terkait transformasi tata kelola belanja pemerintah.

Menurutnya, penerapan sistem belanja digital tidak hanya berdampak pada perubahan teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja aparatur negara. Sistem digital menuntut ketepatan, keterbukaan, serta tanggung jawab yang lebih tinggi karena seluruh tahapan proses tercatat dan dapat dipantau secara berkelanjutan.

“Ketika semua proses terdokumentasi secara digital, aparatur terdorong bekerja lebih disiplin. Ruang abu-abu semakin sempit, dan akuntabilitas menjadi keharusan,” ujar Lia.

Lia menjelaskan, sistem belanja digital justru memberikan kemudahan dan kepastian kerja bagi pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Prosedur yang lebih sederhana, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik membuat pengelolaan anggaran menjadi lebih rapi, efisien, serta mudah dievaluasi.

“Dengan sistem yang jelas dan transparan, aparatur justru terbantu. Mereka bisa bekerja lebih profesional tanpa dibebani prosedur yang berbelit dan rawan kesalahan,” katanya.

Namun demikian, Lia menegaskan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan sistem dan teknologi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar aparatur tidak tertinggal dalam proses perubahan.

“Adaptasi tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Aparatur perlu pelatihan dan pendampingan agar transformasi digital benar-benar berdampak nyata,” ungkapnya.

Ia juga mengakui bahwa setiap perubahan membutuhkan waktu dan proses penyesuaian. Karena itu, Lia menilai peran kepemimpinan birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan digitalisasi.

“Keteladanan pimpinan sangat penting. Jika pimpinan konsisten mendorong perubahan dan memberi contoh, aparatur akan lebih siap meninggalkan cara lama,” tegasnya.

Lebih jauh, DPD RI Lia Istibhama menekankan bahwa digitalisasi belanja pemerintah harus dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek teknologi jangka pendek. Dengan sistem yang transparan dan terukur, ia optimistis kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah akan semakin menguat.

“Ketika birokrasi mampu beradaptasi dan bekerja secara akuntabel, pelayanan publik akan lebih baik. Dari situlah kepercayaan masyarakat tumbuh,” pungkasnya.