.png)
SURABAYA| JATIMSATUNEWS.COM: Senator muda asal Jawa Timur sekaligus anggota DPD RI, Lia Istifhama, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilainya mampu menjaga kinerja pemerintahan tetap stabil di tengah tekanan fiskal yang tidak ringan. Meski menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat serta perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah, Pemprov Jatim dinilai berhasil memastikan program-program strategis dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
DPD RI Cantik Lia Istifhama menilai kondisi fiskal yang menantang sejatinya berpotensi memperlambat pembangunan dan menurunkan kualitas layanan publik. Namun, yang terjadi di Jawa Timur justru sebaliknya. Menurutnya, Pemprov Jatim mampu menunjukkan kepemimpinan fiskal yang adaptif dan berorientasi kuat pada kepentingan masyarakat.
“Ini menunjukkan adanya kepemimpinan fiskal yang responsif dan berpihak pada rakyat. Tidak semua daerah mampu bertahan dan tetap melaju dalam kondisi seperti ini,” ujar Lia.
Ia menegaskan, pengurangan dana transfer pusat seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Namun, Pemprov Jatim dinilai mampu merespons tantangan tersebut dengan kebijakan yang tepat tanpa mengorbankan layanan dasar masyarakat. Langkah tersebut, kata Lia, patut menjadi contoh dan rujukan bagi daerah lain.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa penurunan pendapatan daerah tidak berdampak pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia menyebut efisiensi dan fokus menjadi kunci utama menjaga stabilitas kinerja pemerintahan.
“Memang banyak yang heran, di tengah menurunnya pendapatan, program Pemprov tetap berjalan normal. Kuncinya ada pada efisiensi dan fokus pada program prioritas,” jelas Adhy.
Ia mengungkapkan, Pemprov Jawa Timur melakukan penyisiran menyeluruh terhadap kegiatan yang dinilai kurang prioritas. Program-program pendukung dengan dampak terbatas ditunda, sementara anggaran difokuskan pada program inti serta tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Efisiensi dilakukan secara ketat, terutama pada belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
Selain efisiensi belanja, Pemprov Jatim juga mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Aset-aset produktif, termasuk kepemilikan saham pada BUMD seperti Bank Jatim, terus dimaksimalkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Di sisi lain, aset-aset yang selama ini belum dimanfaatkan mulai dioptimalkan agar memiliki nilai ekonomis.
“Optimalisasi aset menjadi salah satu solusi penting untuk menutup celah fiskal. Dari berbagai sumber ini, pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan,” tambah Adhy.
Meski kebijakan efisiensi dan optimalisasi aset menuai sejumlah kritik, Pemprov Jawa Timur menegaskan tetap fokus pada tujuan utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
DPD RI Cantik Lia Istifhama menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun selama orientasi kebijakan tetap berpihak pada masyarakat, ia meyakini langkah Pemprov Jatim sudah berada di jalur yang tepat. “Yang terpenting, pelayanan publik tidak terganggu dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
Dengan strategi efisiensi yang terukur dan pengelolaan aset yang lebih agresif, Pemprov Jawa Timur membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang untuk terus melaju, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?