Pres Rilis Realisasi Anggaran APBN Lingkup KPPN Madiun Periode s.d. Oktober 2025

Pres Rilis Realisasi Anggaran APBN Lingkup KPPN Madiun Periode s.d. Oktober 2025. Sumber gambar dari KPPN Madiun

MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun menyelenggarakan kegiatan press release realisasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 periode sampai dengan Oktober.6

Acara tersebut dilaksanakan secara daring pada Selasa, 18 November 2025 dan dihadiri  para pemangku kepentingan, baik dari satuan kerja (satker) kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Madiun.

Hingga periode Oktober 2025, realisasi belanja APBN lingkup KPPN Madiun menunjukkan capaian yang cukup baik. Realisasi belanja secara keseluruhan tercatat sebesar Rp8.935 miliar dari pagu Rp10.402 miliar atau 85,90 persen. Namun, dibanding tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 7,81 persen.

Realisasi Belanja pegawai tercatat sebesar Rp1.864 miliar dari pagu Rp2.105 miliar atau 88,58 persen, dengan pertumbuhan positif 4,25 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sumber gambar dari KPPN Madiun.

Sementara itu, belanja barang mencapai Rp452 miliar dari pagu Rp620 miliar atau 72,91 persen. Belanja modal hanya terealisasi Rp17 miliar dari pagu Rp91 miliar atau 18,09 persen, mengalami penurunan signifikan, 90,02 persen dibanding tahun lalu.

Sebaliknya, belanja bantuan sosial menunjukkan kinerja baik dengan terealisasi Rp16 miliar dari pagu Rp16 miliar atau 100 persen, naik hingga 15,8 persen. Untuk belanja transfer, capaian realisasi mencapai Rp6,586 miliar dari pagu Rp7,570 miliar atau 87 persen, sedikit menurun 5,67 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara wilayah, capaian realisasi anggaran juga menunjukkan tren positif. Kota Madiun berhasil merealisasikan Rp1.188 miliar dari pagu Rp1.460 miliar atau 81,33 persen, hampir sama capaian tahun lalu.

Kabupaten Ngawi mencatat realisasi Rp307 miliar dari pagu Rp365 miliar atau 84,07 persen, naik dari 83,23 persen pada tahun sebelumnya. Kabupaten Magetan juga mengalami peningkatan dengan realisasi Rp 274 miliar dari pagu Rp308 miliar atau 88,97 persen, lebih tinggi dibanding 78,52 persen di 2024.

Sementara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo masing-masing mencatat capaian di atas 80 persen, menunjukkan konsistensi dalam penyerapan anggaran.

Selain belanja K/L, capaian dana transfer ke daerah (TKD) juga menjadi sorotan penting dalam press release KPPN Madiun. Hingga Oktober 2025, total realisasi TKD mencapai Rp6,58 triliun dari pagu Rp7,57 triliun atau sekitar 87 persen. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup tinggi dan konsisten seperti tahun sebelumnya.

Komponen terbesar TKD berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan realisasi Rp4,101 triliun dari pagu Rp4,55 triliun atau 90,08 persen. Hal ini menegaskan peran DAU sebagai instrumen utama dalam mendukung belanja daerah.

Sumber gambar dari KPPN Madiun

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp605,9 miliar dari pagu Rp757,5 miliar atau 79,99 persen. Ini mencerminkan kontribusi signifikan dari penerimaan negara yang dibagikan ke daerah.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, realisasi tercatat Rp57,12 miliar dari pagu Rp72,85 miliar atau 78,41 persen. Sedangkan DAK Non Fisik yang mencakup BOK dan BOS menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi Rp422,15 miliar dari pagu Rp430 miliar atau 98,14 persen.

Di sisi lain, Dana Desa juga mencatat capaian tinggi, yakni Rp802,6 miliar dari pagu Rp867,4 miliar atau 93,50 persen, yang menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa.

Tak kalah penting, Insentif Daerah telah terealisasi penuh sebesar Rp97,35 miliar. Hal tersebut menunjukkan, seluruh pemerintah daerah di lingkup KPPN Madiun mampu memanfaatkan alokasi insentif sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, capaian TKD ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Madiun cukup optimal dalam menyerap dana transfer, sehingga diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, KPPN Madiun menegaskan komitmen untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Capaian realisasi anggaran hingga Oktober 2025 menunjukkan tren positif di sebagian besar w6ilayah kerja, meskipun terdapat beberapa pos belanja yang mengalami penurunan signifikan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana komunikasi efektif antara KPPN Madiun dengan satker dan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan nasional melalui pengelolaan keuangan negara yang sehat.

Dengan capaian realisasi anggaran yang relatif tinggi, KPPN Madiun optimis bahwa target penyerapan APBN Tahun Anggaran 2025 dapat tercapai dengan baik. Dukungan dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kualitas belanja negara demi kesejahteraan masyarakat.