Bayu Rekso Aji Ingatkan Proyek Pemkot Malang soal Infrastruktur Terancam Hujan

Bayu Rekso Aji Ingatkan Proyek Pemkot Malang soal Infrastruktur Terancam Hujan

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji , mengingatkan Pemerintah Kota Malang agar mewaspadai dampak lambatnya serapan anggaran terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di penghujung tahun. Hingga akhir Oktober 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar 61,5 persen dari total anggaran, jauh di bawah target ideal yang seharusnya berada di kisaran 75–80 persen .

Menurut Bayu, rendahnya penyerapan anggaran ini dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap efektivitas pembangunan. Pasalnya, proyek-proyek fisik yang baru dikerjakan pada akhir tahun berpotensi terganggu oleh musim penghujan yang mulai intens.

“Serapan yang rendah menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan masih belum optimal. Padahal kita sudah di penghujung tahun anggaran,” ujarnya, Senin (3/11).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Klojen itu menilai, situasi seperti ini sering kali berakhir pada pekerjaan yang dikebut waktu dan terhambatnya cuaca. Akibatnya, kualitas hasil proyek bisa menurun dan tidak sesuai harapan.

“Banyak proyek fisik yang baru dikerjakan menjelang tutup tahun. Akhirnya dikejar waktu, gangguan hujan, dan hasilnya tidak maksimal. Ini masalah klasik yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal,” tegasnya.

Bayu juga menyoroti bahwa pengerjaan proyek di musim hujan sering menimbulkan keluhan dari masyarakat. Selain memperparah kemacetan dan mengganggu aktivitas warga, kondisi tersebut juga berdampak pada perekonomian lokal.

“Ketika proyek dikerjakan di musim hujan, jalan jadi macet, aktivitas warga terganggu, dan pelaku usaha kecil ikut terdampak. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.

Sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD Kota Malang mendorong Pemkot agar segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah penghematan penyerapan anggaran. Bayu menekankan pentingnya mengutamakan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti infrastruktur, perdagangan, dan UMKM .

“Kami berharap ada langkah nyata agar realisasi belanja lebih cepat, terutama di sektor yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Bayu juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan bekerja lebih sigap dalam proses pengadaan serta pelaksanaan kegiatan.

“Setiap OPD harus punya sense of urgency . Jangan menunggu akhir tahun untuk bergerak. Koordinasi antarbagian harus ditingkatkan agar pekerjaan tidak menumpuk,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Bayu menegaskan komitmen DPRD Kota Malang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian anggaran .

“Kami ingin memastikan setiap uang rupiah rakyat benar-benar digunakan dengan efektif dan tepat waktu. Jangan sampai anggaran besar, namun manfaatnya belum benar-benar dirasakan oleh warga Kota Malang,” tutupnya.